Viva Yoga Tekankan Integritas dalam Reformasi Birokrasi Kementrans

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya integritas dalam reformasi birokrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Menurutnya, upaya menciptakan pemerintahan yang bersih telah dimulai melalui digitalisasi dan penerapan sistem e-government.

Viva Yoga menjelaskan bahwa sistem digital membuat proses birokrasi menjadi tanpa kertas (paperless) dan mengurangi kontak fisik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan mencegah praktik penyimpangan dalam administrasi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementrans, yang diselenggarakan di Pasar Minggu, Jakarta, pada Senin, 15 Desember.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB ini dihadiri oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal serta perwakilan dari berbagai unit kerja di Kementrans, sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi.

Viva Yoga menekankan bahwa digitalisasi dan e-government tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh integritas aparatur sipil negara dan pejabat publik. "Integritas sesuatu yang penting karena menyangkut soal moral, etika, dan sikap serta perilaku manusia," ujarnya. Ia menambahkan bahwa integritas adalah kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, efektif, dan efisien.

Ia juga menyoroti pengalaman negara lain yang telah menerapkan digitalisasi dan e-government, yang berdampak pada pengurangan jumlah pegawai karena proses administrasi digantikan oleh mesin atau robot. Bagi Kementrans, hal ini menjadi catatan penting untuk akselerasi birokrasi, di mana integritas dan penggunaan digitalisasi serta e-government menjadi bagian krusial untuk kemajuan birokrasi.

Selain pembenahan internal, Viva Yoga menilai bahwa pembangunan birokrasi yang bersih dan kuat juga membutuhkan dukungan dari unit pendukung eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawasan keuangan lainnya.

"Kami meminta lembaga seperti ini ikut melakukan monitoring, pendampingan, dan evaluasi sejak awal perencanaan," katanya. Dengan keterlibatan lembaga pengawasan keuangan eksternal, hal-hal yang tidak sesuai aturan dapat dicegah. "Kita tidak ingin ada pegawai dan pejabat di Kementrans bermasalah dengan lembaga pengawasan keuangan," tegasnya.

Sebagai bagian dari kegiatan, rapat tersebut juga menyelenggarakan talk show dengan narasumber dari KPK dan BPKP.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251230153521-97-1311972/viva-yoga-tekankan-integritas-dalam-reformasi-birokrasi-kementrans

Viva Yoga Tekankan Integritas dalam Reformasi Birokrasi Kementrans

Terkait