Maruarar Sirait dan KDM Rapat Bahas Moratorium Izin Perumahan di Jabar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), pada Kamis (22/1) sore. Pertemuan tersebut memb...
Sebelumnya, pada Desember lalu, KDM telah memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan yang awalnya hanya berlaku di Bandung Raya, kini resmi diberlakukan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat (23/1), menyatakan, "Hari ini kami berdiskusi bersama Gubernur Jawa Barat dan para pengembang perumahan untuk menyelaraskan kebijakan perizinan, pembiayaan, dan tata ruang perumahan di Jawa Barat."
Ara mengapresiasi komitmen KDM dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan kebutuhan hunian masyarakat tetap terpenuhi, salah satunya melalui kebijakan moratorium ini.
Meskipun demikian, Ara memberikan sinyal bahwa moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat kemungkinan akan segera dicabut dengan beberapa pertimbangan. "Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa selama lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, proses perizinan perumahan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Ara.
Menurut Ara, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan kajian bersama perguruan tinggi untuk memetakan secara spasial potensi kerawanan bencana dan potensi kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
"Hasil kajian akan mulai disampaikan secara bertahap mulai Februari 2026 melalui Surat Edaran Gubernur," tambah Ara.
Ara menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat karena hal tersebut merupakan kunci agar pembangunan perumahan dapat berjalan cepat, tertib, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260123131957-92-1320188/maruarar-sirait-dan-kdm-rapat-bahas-moratorium-izin-perumahan-di-jabar
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
14 Feb 2026
Perkuat Ekonomi RI, Prabowo Usung Strategi 'Indonesia Incorporated'
14 Feb 2026
Prabowo Komitmen Pangkas Regulasi dan Permudah Akses Ekspor Langsung
14 Feb 2026
Kemenkop Kick Off Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan Lewat Kopdes
14 Feb 2026
BRI Group Pangkas Suku Bunga PNM Mekaar 5% Guna Perkuat Ekonomi Rakyat
14 Feb 2026
Kemenkop Kick Off Kolaborasi Pengentasan KemiskinanLewat Kopdes
14 Feb 2026
Pemerintah Perkuat Mesin Pertumbuhan untuk Akselerasi Ekonomi Nasional