Purbaya Buka Ruang Iuran Dewan Perdamaian AS Dibayar Pakai APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi digunakan untuk membayar iuran keanggotaan permanen di Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah inisiatif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setiap anggota permanen Dewan Perdamaian diwajibkan membayar iuran lebih dari US$1 miliar, atau sekitar Rp16,7 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.730 per dolar AS).

Purbaya menegaskan bahwa sumber pendanaan ini belum dibahas secara rinci. "Itu kami belum diskusikan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (28/1/2026). Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan masih menunggu penugasan dari Presiden Prabowo Subianto terkait alokasi dana tersebut. Jika diminta, APBN akan digunakan untuk membiayai iuran Dewan Perdamaian. "Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN," kata Purbaya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menjelaskan bahwa iuran sebesar US$1 miliar bukanlah kewajiban mutlak bagi semua negara anggota. Negara yang tidak membayar tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian untuk masa tiga tahun, sedangkan pembayaran iuran akan menjadikan negara tersebut anggota permanen.

Sugiono juga menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap Palestina. Ia menyatakan bahwa Jakarta tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara (two-state solution). "Tentu saja arah kompas (Indonesia) tetap 'two-state solution'. Indonesia tetap menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Oleh karena itu, pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus dilakukan," ujar Sugiono.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260128203833-532-1322162/purbaya-buka-ruang-iuran-dewan-perdamaian-as-dibayar-pakai-apbn

Purbaya Buka Ruang Iuran Dewan Perdamaian AS Dibayar Pakai APBN

Terkait