Segudang Risiko di Balik Sim Salabim Danantara Pangkas BUMN Jadi 300

Judul: Segudang Risiko di Balik Sim Salabim Danantara Pangkas BUMN Jadi 300

Jakarta, Danantara Indonesia bakal memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dari sekitar 1.043 entitas menjadi hanya 300 dalam setahun. Perampingan ini digadang-gadang demi memperkuat dan menyehatkan perusahaan milik negara.Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut."Tentu masyarakat sudah mendengar bahwa kita punya 1.043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tapi enggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Selasa (11/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mimpi boleh saja besar, tetapi seberapa realistis target perampingan tersebut dijalankan dalam waktu setahun?Lihat Juga :Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe Dikaji, Bahlil Bantah Ada Lobi
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai rencana tersebut sulit terealisasi dalam waktu singkat, apalagi jika dalam satu tahun."Rencana itu kurang realistis dalam satu tahun," ujar Bhima kepada .com, Kamis (12/2).Menurutnya, konsolidasi besar-besaran berpotensi menimbulkan PHK massal, di tengah kondisi lapangan kerja yang masih sulit. Rasionalisasi organisasi dan penggabungan entitas hampir pasti berdampak pada efisiensi jumlah pegawai. Tanpa skema transisi dan perlindungan tenaga kerja yang matang, perampingan justru bisa memicu gejolak sosial dan ekonomi baru.Bhima juga menyoroti potensi beban keuangan yang harus ditanggung BUMN sehat. Alih-alih memperkuat, skema penggabungan yang tidak selektif justru berpotensi membuat entitas sehat terseret masalah struktural perusahaan lain."Konsolidasi aset bisa menjadi beban bagi BUMN yang sehat karena menanggung beban BUMN yang utangnya jumbo dengan kinerja negatif," katanya.Lihat Juga :Prabowo Marah Besar Dapat Peringatan MSCI soal Pasar Modal RIIa menjelaskan tantangan berikutnya adalah aspek regulasi. Meski telah ada revisi Undang-Undang BUMN serta pemisahan aset Danantara dan negara, tidak semua BUMN berbentuk perseroan terbatas (PT).Sebagian BUMN masih berstatus Perusahaan Umum (Perum), yang memerlukan penyesuaian aturan lebih lanjut jika ingin dilebur atau dikonsolidasikan. Namun, jika UU BUMN kembali direvisi untuk mengakomodasi kebutuhan itu, akan muncul ketidakpastian hukum, terutama bagi mitra investasi."Perlu revisi UU BUMN lagi, dan tentu menimbulkan ketidakpastian bagi partner investasi," tutur Bhima.Belum lagi struktur kepemilikan saham yang kerap melibatkan investor swasta melalui skema joint venture maupun kepemilikan silang. Proses peleburannya tidak sederhana dan berpotensi memicu gejolak di pasar saham serta penilaian negatif dari investor.Bhima menilai pemangkasan jumlah entitas belum tentu otomatis membuat BUMN lebih efektif dan sehat. Justru, reformasi tata kelola dan profesionalisasi manajemen jauh lebih krusial dibanding sekadar perampingan."Belum tentu konsolidasi bisa membuat BUMN efektif dan sehat. Masalahnya terletak pada pemilihan pucuk direksi dan komisaris. Selama kompetensi dan titip jabatan masih terjadi, tidak akan mengubah apa pun. Yang sehat justru jadi sakit," ujarnya.Jika kukuh ingin dijalankan, Bhima memperkirakan proses konsolidasi realistisnya memerlukan waktu bertahun-tahun, dengan tahapan restrukturisasi utang, harmonisasi regulasi, hingga penataan sumber daya manusia secara bertahap.
Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi melihat rencana pemangkasan BUMN sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk membersihkan dan merampingkan perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai membebani anggaran.Sebab, banyak BUMN merugi dan disokong APBN terutama untuk biaya operasional dan manajemen."Tujuan pemerintah itu untuk mengurangi biaya operasional yang selama ini besar. Jangan bicara profit dulu, tapi bagaimana mengecilkan beban anggaran," kata Ibrahim.Ia menilai konsolidasi bisa dilakukan melalui skema holding atau akuisisi antarperusahaan yang memiliki fokus bisnis serupa. Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Realistisnya, butuh 3-5 tahun dengan perencanaan bertahap selama periode pemerintahan berjalan."Kalau dari 1.000 menjadi 300, berarti ada sekitar 700 yang harus dilebur atau diakuisisi, tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Tidak mudah mengurangi perusahaan yang begitu besar, ujarnya.Ia memandang tantangan terbesar adalah dampak terhadap karyawan. Jika tidak dikelola hati-hati, konsolidasi bisa memicu gelombang PHK dan gejolak sosial."Kalau BUMN melakukan PHK ini kemungkinan besar akan jadi demonstrasi besar-besaran. Nah ini harus dipikirkan juga," tuturnya.[Gambas:Photo CNN]Namun di sisi lain, menurutnya, struktur yang lebih ramping akan memudahkan pengawasan dan menekan pemborosan. Biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola 1.000 entitas."Kalau perusahaan semakin ramping, biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola seribu entitas," katanya.Ibrahim juga menekankan efisiensi anggaran menjadi fokus utama, bukan semata mengejar keuntungan dalam waktu dekat. Dengan beban operasional yang lebih rendah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi subsidi dan suntikan modal kepada BUMN yang merugi.Pada akhirnya, perampingan BUMN bukan hanya soal mengurangi jumlah perusahaan, melainkan soal membenahi tata kelola, menekan pemborosan, serta memastikan entitas yang tersisa benar-benar layak secara rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.Perampingan tersebut harus benar-benar mampu mengatasi akar persoalan perusahaan pelat merah: tata kelola, efisiensi operasional, dan akuntabilitas.Tanpa pembenahan mendasar di aspek tersebut, konsolidasi berisiko hanya menjadi perubahan struktur di atas kertas, tanpa menjamin BUMN menjadi lebih kuat dan efisien.[Gambas:Video CNN]
Ramping di Atas Kertas, Belum Tentu Sehat.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260212104929-92-1327382/segudang-risiko-di-balik-sim-salabim-danantara-pangkas-bumn-jadi-300

Segudang Risiko di Balik Sim Salabim Danantara Pangkas BUMN Jadi 300

Terkait