Prabowo Pede Defisit APBN Tetap di Bawah 3% Kecuali Kondisi Darurat

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah akan mampu mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan bahwa batas defisit 3 persen ini tidak akan diubah kecuali dalam situasi darurat yang sangat besar, seperti pandemi COVID-19.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo menjelaskan bahwa batas defisit 3 persen telah menjadi instrumen penting untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan keuangan negara. "Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," ujarnya pada Minggu (15/3). Ia berharap batas ini tidak perlu dilampaui selama kondisi ekonomi tetap terkendali.

Batas defisit maksimal 3 persen dari PDB telah diterapkan di Indonesia sejak awal tahun 2000-an, pascakrisis keuangan Asia. Aturan ini merupakan salah satu pilar disiplin fiskal yang menjadi perhatian investor dalam menilai stabilitas ekonomi Indonesia.

Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah akan terus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Ia menolak pendekatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan utang secara besar-besaran. "Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan," katanya.

Di sisi lain, Prabowo melihat Indonesia memiliki keunggulan dalam menjaga ketahanan ekonomi, terutama berkat ketersediaan sumber daya alam seperti kelapa sawit dan batu bara yang relatif murah. Pemerintah juga terus mengembangkan energi alternatif seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor. "Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," tambahnya.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran akan meningkatnya tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dapat memperlebar defisit fiskal. Dalam skenario moderat, jika harga minyak mentah mencapai US$97 per barel, defisit APBN diperkirakan bisa naik hingga sekitar 3,53 persen dari PDB. Sementara dalam skenario terburuk, jika harga minyak menembus US$115 per barel dan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, defisit APBN berpotensi melebar sampai sekitar 4,06 persen dari PDB.

Meskipun demikian, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Konsumsi domestik masih menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB, rasio utang luar negeri berada di kisaran 29,9 persen dari PDB, dan cadangan devisa mencapai sekitar US$151,9 miliar atau setara dengan enam bulan impor. Untuk mengantisipasi tekanan global, pemerintah juga menyiapkan opsi kebijakan fiskal darurat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan anggaran negara jika diperlukan.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260316125937-532-1338581/prabowo-pede-defisit-apbn-tetap-di-bawah-3-kecuali-kondisi-darurat

Prabowo Pede Defisit APBN Tetap di Bawah 3% Kecuali Kondisi Darurat

Terkait