Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran Perjalanan Dinas-Rapat K/L Rp130,2 T

Judul: Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran Perjalanan Dinas-Rapat K/L Rp130,2 T

Jakarta, Pemerintah akan mengalihkan anggaran sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun milik berbagai kementerian dan lembaga ke belanja yang dinilai lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.Anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan untuk perjalanan dinas (perjadin), rapat, belanja non operasional, hingga kegiatan seremonial.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran," kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).Lihat Juga :WFH hingga Pembatasan Pembelian Bisa Hemat Konsumsi BBM Warga Rp59 T
Airlangga menjelaskan kebijakan ini merupakan strategi pemerintah mengelola keuangan negara melalui prioritasisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga.Anggaran hasil pengalihan juga akan dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.Kebijakan ini merupakan bagian dari Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang digagas pemerintah sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global.Langkah utama dalam kebijakan itu adalah kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat.Lihat Juga :Rincian Harga BBM Pertamina Usai Dipastikan Tak Naik 1 April BesokMenurut Airlangga, kebijakan WFH mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun."Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," ujarnya.Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat yang berpotensi untuk dihemat mencapai Rp59 triliun.Pemerintah menetapkan kebijakan WFH setiap Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.Lihat Juga :Pertamina Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM pada 1 AprilSelain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik."Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Airlangga.Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.Dalam kesempatan sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong agar masyarakat bijak saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, satu mobil pribadi cukup diisi 50 liter per hari.Adapun pengaturan mengenai 50 liter per hari ini akan memanfaatkan fitur barcode yang ada di MyPertamina.
"Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter Itu tanki sudah penuh satu hari. Kita akan mendorong ke sana," ujar Bahlil.Menurut dia, di saat-saat seperti ini pemerintah membutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Salah satunya, warga bisa mendukung dengan mengisi BBM secara bijak."Yang tidak terlalu penting-penting, kami mohon agar kita juga bisa lakukan dengan bijak," jelasnya.Sementara itu, untuk angkutan umum, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan tidak akan ada pembatasan pengisian BBM sebesar 50 liter."Untuk 50 liter per mobil tidak berlaku untuk angkutan trayek, angkutan umum bus. Pasti lebih dari itu. Standar saja," ujar Bahlil.[Gambas:Video CNN] (dhz/sfr)
Add
as a preferred source on Google

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260401055425-532-1343141/pemerintah-bakal-alihkan-anggaran-perjalanan-dinas-rapat-k-l-rp1302-t

Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran Perjalanan Dinas-Rapat K/L Rp130,2 T

Terkait