Apindo Sorot Risiko Penghematan Anggaran Negara ke Ekonomi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti usulan pemerintah untuk memfokuskan kembali anggaran kementerian dan lembaga dalam menghadapi dinamika global akibat perang di Timur Tengah. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa upaya ini penting untuk menjaga kredibilitas APBN dan stabilitas makro, namun harus dilakukan secara selektif.

Menurut Shinta, efisiensi anggaran yang menyentuh belanja produktif berpotensi berdampak luas pada berbagai sektor. Sektor-sektor yang terpengaruh meliputi konstruksi, infrastruktur, industri pendukung seperti semen, baja, dan bahan bangunan, sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), transportasi, hingga UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok belanja pemerintah.

Shinta menekankan pentingnya menjaga belanja yang memiliki *multiplier effect* tinggi agar tidak mengorbankan produktivitas sektor terkait.

Selain itu, Shinta juga menyoroti kebijakan pengaturan *Work From Home* (WFH). Ia berpendapat bahwa pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan mengantisipasi sektor yang tidak termasuk dalam pengecualian. Shinta menegaskan pentingnya dialog dengan pelaku usaha untuk mencegah disrupsi akibat kebijakan WFH, mengingat hampir 60 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal.

Kenaikan harga minyak, lanjut Shinta, tidak hanya berdampak langsung pada sektor energi, tetapi juga memicu efek lanjutan ke berbagai sektor melalui kenaikan biaya produksi dan distribusi. Hal ini berisiko mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Pelemahan rupiah juga memberikan tekanan tambahan, terutama bagi sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Mengacu pada data PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2026 yang berada di level 50,1, Shinta menyatakan bahwa angka tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur yang cenderung stagnan dan merupakan level terendah dalam delapan bulan terakhir.

Oleh karena itu, Shinta mengusulkan stimulus yang menyasar sisi *supply* (dunia usaha) dan *demand* (daya beli masyarakat) secara bersamaan. Dari sisi *supply*, dunia usaha memerlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga. Ini termasuk akselerasi dalam menurunkan biaya berusaha, seperti pajak, biaya logistik, biaya energi, serta biaya kepatuhan regulasi, disertai penguatan dukungan likuiditas.

Pada saat yang sama, percepatan deregulasi dan *debottlenecking* berbagai peraturan yang menghambat produktivitas dunia usaha menjadi semakin penting. Dukungan khusus bagi sektor padat karya juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja. Shinta menambahkan, kelancaran rantai pasok dan logistik perlu dijaga agar tekanan global tidak semakin ditransmisikan ke dalam negeri. Dengan pendekatan yang terukur dan tepat sasaran, stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260401172903-92-1343456/apindo-sorot-risiko-penghematan-anggaran-negara-ke-ekonomi

Apindo Sorot Risiko Penghematan Anggaran Negara ke Ekonomi

Terkait