Menaker soal PHK Tembus 8 Ribu Orang hingga Maret: Kita Terus Monitor

Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan terkini angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah menembus 8 ribu orang hingga Maret 2026.Ia mengatakan akan membahas kondisi tersebut dalam rapat rutin sebelum menentukan respons."Kita terus monitor. Saya belum bisa sampaikan sekarang. Jadi datanya terus kita monitor. Kita baru mau rapat, nanti kita lihat. Kita ada rapat rutin untuk melihat data dan kemudian bagaimana kita menyikapinya," ujar Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total PHK sejak awal tahun ini hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang.Lihat Juga :Total PHK Maret 2026 Capai 8.389 Orang, Jawa Barat Tertinggi

Data ini berasal dari tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)."Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 terdapat 8.389 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," bunyi laporan Satu Data Kemnaker.Secara bulanan, jumlah PHK menunjukkan tren menurun sepanjang kuartal I-2026. Pada Januari tercatat 4.590 orang, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan kembali menurun menjadi 526 orang pada Maret.Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 1.721 orang atau sekitar 20,5 persen dari total nasional. Disusul Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang."Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," lanjut laporan Kemnaker.
DKI Jakarta juga mencatat 554 kasus PHK, sementara Jawa Tengah mencapai 558 orang. Di wilayah Sumatra, Sumatra Selatan mencatat 495 orang, diikuti Sumatra Utara 168 orang dan Riau 152 orang.Sementara itu, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif rendah. Gorontalo hanya mencatat dua kasus, Maluku lima orang, serta Papua Barat dan Maluku masing-masing enam orang. Bengkulu dan Papua juga mencatat angka di bawah 20 orang.Data Kemnaker ini juga mencatat bahwa angka PHK bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan laporan. Perhitungan tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat tetap, maupun meninggal dunia.Selain itu, pekerja yang terkena PHK dapat melaporkan statusnya dan mengajukan klaim program JKP paling lambat enam bulan setelah tanggal PHK sehingga jumlah total dalam periode tertentu masih berpotensi mengalami perubahan. (dhz/sfr)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260413172500-92-1347460/menaker-soal-phk-tembus-8-ribu-orang-hingga-maret-kita-terus-monitor

Menaker soal PHK Tembus 8 Ribu Orang hingga Maret: Kita Terus Monitor

Terkait