Korsel Sahkan UU Perangi Calo, Denda 50 Kali Lipat Harga Tiket

Judul: Korsel Sahkan UU Perangi Calo, Denda 50 Kali Lipat Harga Tiket

Jakarta, Korea Selatan pada Kamis (29/1) mengesahkan serangkaian Undang-Undang yang direvisi guna melarang penjualan tiket ilegal di sektor pertunjukan, konser, dan olahraga, serta mengekang distribusi ilegal konten Korea.Hal itu dilakukan setelah Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Chae Hwi-young menilai konten bajakan dan calo tiket menjadi "dua masalah paling sulit diatasi" yang dihadapi sektor budaya Korea.Lihat Juga :Harga Tiket Konser BTS di Korea Dijual Calo hingga Rp121 Juta
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Korea Herald pada Kamis (29/1) memberitakan Majelis Nasional kemudian menyetujui amandemen Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pertunjukan, dan Undang-Undang Promosi Olahraga Nasional selama sidang pleno.Persetujuan itu membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih ketat terhadap dua praktik yang digambarkan pemerintah sebagai ancaman utama bagi industri budaya negara tersebut.
Sebagian besar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang direvisi akan mulai berlaku enam bulan setelah diumumkan.[Gambas:Video CNN]Hukuman untuk caloAmandemen terhadap Undang-Undang Pertunjukan dan Undang-Undang Promosi Olahraga Nasional memperkenalkan larangan menyeluruh terhadap semua bentuk praktik calo tiket yang digunakan.Sebelumnya, penegakan hukum hanya berfokus pada praktik calo yang melibatkan program makro, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk menuntut kasus-kasus di mana alat-alat tersebut tidak dapat dibuktikan secara teknis.Berdasarkan Undang-Undang yang direvisi, setiap upaya untuk melewati atau mengganggu proses pembelian tiket yang adil untuk tujuan penjualan kembali, atau untuk berulang kali menjual tiket dengan harga melebihi nilai nominal untuk mendapatkan keuntungan, akan ilegal.Pilihan RedaksiKorea Selatan Bersiap Perketat Aturan Soal Calo Tiket KonserInggris Akan Jerat Calo Tiket Konser Pasang Harga MeroketPresiden Meksiko Kirim Surat Resmi Minta Konser BTS Tambah HariAmandemen tersebut juga menempatkan kewajiban hukum baru pada penjual tiket dan operator pasar online, yang mengharuskan mereka menerapkan langkah-langkah teknis dan administratif untuk mencegah penjualan kembali ilegal.Pemerintah mengatakan perubahan tersebut mencerminkan pengakuan bahwa praktik calo tiket adalah masalah distribusi sistemis, bukan kesalahan individu yang terisolasi.Sanksi terkait calo meliputi denda administratif hingga 50 kali lipat dari jumlah penjualan tiket, penyitaan atau pemulihan keuntungan ilegal, dan penguatan kewenangan investigasi bagi lembaga pelapor yang ditunjuk.Kegagalan penjual tiket atau platform untuk mematuhi permintaan penyerahan data dapat mengakibatkan denda hingga 5 juta won atau setara Rp58,34 juta (1 won=Rp11,67).Masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi aktif melawan calo. Sistem penghargaan bagi pelapor juga akan diperkenalkan untuk mendorong pelaporan publik atas transaksi tiket ilegal.Hal itu dilakukan karena pemerintah bertujuan mengganggu situasi yang diperkirakan sebagai pasar calo tiket dengan nilai lebih dari 100 miliar won atau Rp1,16 triliun setiap tahunnya.Hasil revisi Undang-Undang ini akan mulai berlaku pada paruh kedua 2026. Sebelum implementasi, kementerian berencana membentuk gugus tugas publik-swasta dan meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk mengekang praktik calo.Lanjut ke sebelah...
Pemblokiran situs bajakanUndang-Undang Hak Cipta yang direvisi memperkenalkan mekanisme pemblokiran yang memungkinkan Menteri Kebudayaan memerintahkan provider layanan internet segera memblokir akses ke situs web yang melanggar hak cipta.Hal yang perlu disoroti, sistem baru ini memungkinkan kementerian untuk memblokir akses ke situs ilegal yang dihosting di luar negeri - wewenang yang sebelumnya hanya dimiliki Komisi Standar Komunikasi Korea.Lihat Juga :Menguak Misteri Asal Usul Konten Layanan Streaming IlegalSehingga, kini memungkinkan tindakan yang lebih cepat oleh otoritas mana pun yang pertama kali mengidentifikasi pelanggaran tersebut.Amandemen ini juga memperkenalkan ganti rugi hukuman untuk pelanggaran hak cipta yang disengaja atau berulang.Pengadilan sekarang dapat memberikan hukuman ganti rugi hingga lima kali lipat dari kerugian yang diakui, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti niat, skala kerusakan, keuntungan ekonomi dari pelanggaran, serta durasi dan frekuensi pelanggaran.Hukuman pidana juga telah diperkuat dengan hukuman maksimal telah meningkat dari hingga lima tahun penjara menjadi tujuh tahun, sementara denda telah dinaikkan dari 50 juta won menjadi 100 juta won.[Gambas:Video CNN]Operasi komersial situs yang menyediakan tautan ke konten bajakan, serta memposting tautan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, sekarang akan secara eksplisit dihukum.Pilihan RedaksiPungguk Merindu Bulan Pembajakan Hilang dari IndonesiaIndustri Film Indonesia Merugi Rp30 T per Tahun Imbas Dibajak di 2030Pemerintah memperkirakan bahwa distribusi ilegal menyebabkan kerugian tahunan lebih dari 4 triliun won bagi industri konten Korea.Sedangkan tindakan pemblokiran situs akan diterapkan lebih awal, setelah tiga bulan. Ganti rugi hukuman hanya akan berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan setelah Undang-Undang tersebut berlaku.Menteri Chae Hwi-young mengatakan bahwa pengesahan RUU tersebut menandai puncak dari konsultasi selama berbulan-bulan dengan para pemangku kepentingan industri."Amandemen ini mencerminkan komitmen kami untuk menyelesaikan kesulitan nyata yang dihadapi di lapangan," kata Chae Hwi-young."Mereka akan memainkan peran penting dalam memberantas distribusi konten ilegal dan calo tiket, yang keduanya merusak pertumbuhan berkelanjutan budaya K-pop dan ekosistemnya."
Korea Sahkan Undang-Undang Berantas Situs Bajakan

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20260130094955-227-1322663/korsel-sahkan-uu-perangi-calo-denda-50-kali-lipat-harga-tiket

Korsel Sahkan UU Perangi Calo, Denda 50 Kali Lipat Harga Tiket

Terkait