Venezuela Beri Amnesti ke 379 Tahanan Politik Usai Maduro Dibekuk AS

Otoritas Venezuela memberikan amnesti kepada 379 tahanan politik (tapol) mantan Presiden Nicolas Maduro. Seorang anggota parlemen, pada Jumat (20/2) lalu, mengatakan bahwa langkah ini dilakukan berdasarkan undang-undang baru yang diberlakukan oleh otoritas sementara setelah penggulingan Maduro.

Nicolas Maduro sendiri ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat (AS) bersama istrinya di rumah mereka pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat untuk disidangkan di AS.

Setelah penangkapan Maduro, Majelis Nasional Venezuela dengan suara bulat mengadopsi undang-undang yang memberikan harapan bagi ratusan tahanan politik untuk dibebaskan. Anggota Majelis Nasional, Jorge Arreaza, yang mengawasi proses amnesti, menyatakan dalam siaran televisi Venezuela bahwa 379 tahanan harus dibebaskan antara malam itu dan besok pagi. "Permohonan telah diajukan oleh Kantor Kejaksaan Umum kepada pengadilan yang berwenang untuk memberikan tindakan amnesti," katanya pada Sabtu (21/2).

Undang-undang terkait sebelumnya digunakan oleh pihak berwenang untuk menargetkan atau mengkriminalisasi lawan politik Maduro. Namun, undang-undang ini secara eksplisit tidak berlaku bagi mereka yang dituntut karena 'mempromosikan' atau 'memfasilitasi tindakan bersenjata atau paksa' terhadap kedaulatan Venezuela oleh aktor asing. Undang-undang tersebut juga mengecualikan anggota pasukan keamanan yang dihukum karena kegiatan terkait "terorisme".

Pemberlakuan undang-undang ini disambut baik oleh kerabat tahanan politik. Banyak kerabat tahanan telah menunggu di luar penjara selama berminggu-minggu untuk kemungkinan pembebasan orang yang mereka cintai. Ratusan orang telah diberikan pembebasan bersyarat oleh pemerintah Presiden Sementara Delcy Rodriguez sejak serangan mendadak AS yang menangkap Maduro.

Salah satu yang dibebaskan adalah Juan Pablo Guanipa, yang mengumumkan pembebasannya tak lama setelah UU tersebut disahkan. "Saya sekarang benar-benar bebas," tulis Guanipa di media sosial, menyerukan pembebasan semua tahanan politik lainnya dan kepulangan para pengungsi.

LSM Foro Penal sebelumnya menyatakan bahwa sekitar 650 orang ditahan, meskipun jumlah ini belum diperbarui. Direktur Foro Penal, Alfredo Romero, mengatakan bahwa menerima 'amnesti bukanlah hal otomatis', melainkan akan membutuhkan proses di pengadilan yang oleh banyak orang dianggap sebagai bagian dari penindasan Maduro.

Tokoh oposisi Venezuela yang diasingkan, Edmundo Gonzalez Urrutia, pada Jumat lalu mengatakan tidak akan ada 'rekonsiliasi abadi tanpa ingatan atau tanggung jawab' di negaranya. "Amnesti yang bertanggung jawab adalah transisi dari rasa takut ke supremasi hukum. Ini adalah janji bahwa kekuasaan tidak akan dijalankan lagi tanpa batas dan bahwa hukum akan berada di atas kekerasan," tulis Gonzalez Urrutia yang diasingkan di Spanyol. Urrutia sebelumnya dianggap sebagai pemenang sah Pilpres Venezuela 2024 yang diduga diwarnai tuduhan kecurangan, di mana Maduro dinyatakan sebagai pemenang.

Namun, bagi mereka yang dikecualikan dari UU tersebut, termasuk anggota pasukan keamanan, mengaku sadar diri meskipun berharap ada keputusan lain. Salah satunya, Hiowanka Avila (39) yang saudaranya, Henryberth Rivas (30) ditangkap pada 2018 silam karena diduga ikut serta dalam upaya pembunuhan terhadap Maduro menggunakan drone. "Banyak dari kami menyadari bahwa undang-undang amnesti tidak mencakup kerabat kami," kata Hiowanka Avila di luar penjara Rodeo 1 dekat Caracas, tempat banyak tahanan adalah mantan tentara atau perwira.

Sementara itu, Anggota Majelis Nasional, Arreaza, sebelumnya mengatakan "sistem peradilan militer akan menangani" kasus-kasus terkait untuk anggota angkatan bersenjata, "dan memberikan tunjangan jika sesuai."

Ratusan, bahkan mungkin ribuan, warga Venezuela telah dipenjara dalam beberapa tahun terakhir karena rencana, nyata atau khayalan, untuk menggulingkan pemerintahan Maduro.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Venezuela, Delcy Rodriguez menyatakan upayanya membangun negeri itu menjadi lebih baik. "Kita sedang membangun Venezuela yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih bebas, dan itu harus dilakukan dengan upaya semua orang," katanya. Rodriguez sebelumnya adalah Wakil Presiden dari Maduro. Dia mengambil alih posisi Maduro di pucuk pemerintahan dengan persetujuan Presiden AS Donald Trump, dengan syarat Rodriguez harus mengikuti garis kebijakan Washington.

Amerika Serikat telah mengambil alih kendali penjualan minyak Venezuela, dengan Trump menjanjikan bagian keuntungan bagi Washington.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260221133648-134-1330334/venezuela-beri-amnesti-ke-379-tahanan-politik-usai-maduro-dibekuk-as

Venezuela Beri Amnesti ke 379 Tahanan Politik Usai Maduro Dibekuk AS

Terkait