Mendagri Buka Suara Soal Pemprov Aceh Surati UNDP dan UNICEF

Mendagri Buka Suara Soal Pemprov Aceh Surati UNDP dan UNICEF
Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons permintaan bantuan yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Aceh ke dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu UNDP dan UNICEF dalam menangani bencana banjir bandang."Kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF," kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (19/12).Mendagri: Bantuan Beras 30 Ton UEA ke Medan Kini Dikelola Muhammadiyah

Tito menilai jika memang dua badan PBB itu ingin memberi bantuan, bantuan yang paling mungkin diberikan kepada masyarakat adalah layanan konseling."Yang paling mungkin (bantuan) kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah counselling, terutama untuk anak-anak dan wanita," ujarnya.
Tito mengatakan perihal itu juga akan dibicarakan lebih lanjut, bentuk konseling apa yang akan diberikan. Ia mengatakan hal itulah yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah nantinya.Namun, menurut Tito, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem tak mengetahui surat permintaan bantuan tersebut."Surat itu di tanda tangan barcode, jadi tanda tangan elektronik dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di multimedia bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran," ucap dia.Update Bencana Sumatra 19 Desember: 1071 Tewas, 185 HilangSementara itu Mualem menjelaskan surat itu bukan ke PBB melainkan ke LSM yang masih punya program di Aceh."Kita tidak ngerti karena bukan kita yang buat. Itu di luar kewenangan kita, kita nggak tahu (soal surat bantuan yang ditujukan ke PBB)," kata Mualem di halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).Terpisah, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA menjelaskan soal surat yang dilayangkan Pemerintah Aceh ke lembaga PBB. Menurutnya surat itu bukan ditujukan ke Kantor PBB di New York, Amerika.Surat ditujukan ke tiga lembaga itu yang punya kantor perwakilan di Indonesia yakni Unicef, UNDP dan IOM."Kita menggalang dukungan, apalagi mereka (Unicef, UNDP, dan IOM) mitra strategis pemerintah dan punya pengalaman penanganan tsunami sebelumnya," ujar Muhammad MTA kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12). (fra/mnf/fra)

Mendagri Buka Suara Soal Pemprov Aceh Surati UNDP dan UNICEF

Terkait