Pemerintah Respons Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Turun

Pemerintah Indonesia melalui Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, menanggapi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 yang mencapai 34 poin, setara dengan Nepal, dari sebelumnya 37 poin. Kurnia menyatakan bahwa pemerintah tidak meragukan data yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) karena rekam jejak organisasi tersebut yang panjang dan hasil risetnya menjadi acuan banyak negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta pada Jumat (20/2), Kurnia menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya menerima hasil IPK yang disampaikan TII. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk mempelajari dan memperbaiki potensi-potensi yang disoroti oleh TII.

Kurnia menambahkan bahwa selain IPK, TII juga menyoroti pemulihan kerugian negara, yang saat ini sedang direspons pemerintah dengan mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Oleh karena itu, pemerintah tidak mempermasalahkan penurunan indeks korupsi tersebut dan akan menghormati, membaca, serta mempelajari lebih lanjut rekomendasi dari TII.

Sebelumnya, TII melaporkan bahwa IPK Indonesia tahun 2025 berada di skor 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara yang disurvei. Skor IPK ini diukur berdasarkan beberapa aspek, antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, prevalensi pejabat yang menyalahgunakan jabatan, kemampuan pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan integritas, serta perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyelidik kasus korupsi, serta akses masyarakat sipil terhadap informasi publik.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260220211210-12-1330206/pemerintah-respons-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2025-turun

Pemerintah Respons Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Turun

Terkait