Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Penanganan Permukiman Kumuh Kubu Raya
Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan...
Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung progres pelaksanaan Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (2/3).Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target serta menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut. Di lapangan, kedua menteri berdialog dengan warga dan jajaran terkait guna mendengar langsung perkembangan pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga penataan lingkungan permukiman.Tito menegaskan, peningkatan kualitas kawasan permukiman harus ditopang oleh data yang akurat. Ia menyoroti pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran.
Menurutnya, perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu segera direkonsiliasi. Proses pencocokan data by name by address, kata dia, menjadi langkah krusial agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan intervensi di wilayah tertentu."Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja," ujar Mendagri.
Akurasi dan keselarasan data menjadi kunci agar program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ia mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama melakukan verifikasi dan penyelarasan secara menyeluruh.Sementara itu, Maruarar memaparkan sejumlah skema yang disiapkan pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian layak. Di antaranya pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna memperluas akses pembiayaan rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah. (ory/ory)
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260302211530-25-1333592/mendagri-dan-menteri-pkp-tinjau-penanganan-permukiman-kumuh-kubu-raya
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
11 Apr 2026
Rano Karno Banggakan Jakarta Kota Teraman Kedua di Asia Tenggara
11 Apr 2026
Satgas PRR Pastikan Data Penerima Huntara dan DTH Terus Diperbarui
11 Apr 2026
Pemprov Jatim Prihatin OTT Bupati Tulungagung, Tunggu Penetapan Hukum
11 Apr 2026
2 Wanita Lebak yang Viral karena Injak Al-Quran Jadi Tersangka
11 Apr 2026
Banjir Rendam Banggai Sulteng, Kerap Terjadi saat Hujan Deras
11 Apr 2026
KPK Segel Sejumlah Ruang Dinas PUPR Usai OTT Bupati Tulungagung