Mendagri Nilai Kolaborasi Kunci Atasi Backlog Perumahan Nasional
Judul: Mendagri Nilai Kolaborasi Kunci Atasi Backlog Perumahan Nasional Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas...
Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah backlog perumahan nasional. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta, Selasa (17/3).Ian menegaskan, penyelesaian persoalan hunian layak di Indonesia dinilai tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Dibutuhkan kerja sama yang kuat antara kementerian, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.Tito mengapresiasi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam membangun ekosistem kerja yang terintegrasi. Upaya tersebut dianggap krusial untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi, ya ini, saya pertama kagum sama Bang Ara, karena memang, apa, persis Bang Ara sampaikan tadi, kalau enggak didukung oleh semua, pasti enggak akan berhasil," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).Ia menambahkan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tantangan besar dalam menutup celah kebutuhan rumah. Hal ini menjadi dasar perlunya keterlibatan aktif semua pihak dalam ekosistem perumahan.
"Kementerian PKP kerja sendiri aja, ini, melihat backlog datanya [yang diberikan] Bu Wini, enggak akan bisa diselesaikan ... oleh Kementerian PKP sendiri," lanjut dia.Kebijakan perumahan nasional saat ini merujuk pada visi Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan aspek keadilan. Pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu prioritas pembangunan dasar.Penyediaan hunian yang layak dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi komitmen pemerintah dalam memberikan akses tempat tinggal yang lebih merata."Beliau menginginkan adanya keadilan, ... perumahan itu hal yang mendasar. Kita sudah selalu [mendengar] sandang, pangan, pangan gitu. Shelter," katanya.Meskipun memiliki target yang jelas, Tito mengakui bahwa tantangan di lapangan masih sangat beragam. Luasnya wilayah Indonesia dan besarnya jumlah penduduk menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan pembangunan.Mendagri telah berdiskusi dengan Menteri PKP mengenai skala persoalan yang harus dihadapi bersama. Ia menilai masalah ini memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif."Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, Bang, ini tugas enggak main-main. Ini Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia. Dan persoalannya beragam banget," ungkapnya.Salah satu kendala utama yang sering ditemukan dalam proses pembangunan adalah masalah administratif. Hambatan pada sektor perizinan seringkali memperlambat realisasi proyek perumahan di berbagai daerah."Dan tadi, ada teman yang menyampaikan, permasalahan kita adalah masalah perizinan," tambah Tito.Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan guna mempermudah akses pembangunan. Fokus utama bantuan ini diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).Bentuk dukungan konkret tersebut meliputi pembebasan sejumlah biaya yang selama ini dianggap membebani pengembang dan masyarakat. Langkah ini diambil untuk menekan biaya produksi dan mempercepat distribusi hunian."Makanya kita keluarkan, apa namanya itu, peraturan bersama dengan Menteri PU saat itu, ... yaitu untuk menolkan BPHTB dari 5 persen NJOP, dan juga PBG yang dinolkan untuk MBR, dan kemudian dipercepat," jelasnya.Kementerian Dalam Negeri memastikan akan terus mengawal jalannya program ini melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan dapat terimplementasi secara efektif.Dukungan penuh diberikan untuk memastikan program perumahan nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tito menegaskan posisi Kemendagri sebagai mitra strategis dalam menyukseskan agenda ini."Nah, saya sebagai sahabat beliau, dan juga mitra, kolega dalam kabinet, kami tentu semua akan mendukung. Apa pun program beliau yang positif, pasti mendukung," tandasnya. (rir)
Add
as a preferred source on Google
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260318111454-25-1339303/mendagri-nilai-kolaborasi-kunci-atasi-backlog-perumahan-nasional
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
08 Apr 2026
Mensesneg Pastikan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet di Waktu Dekat
08 Apr 2026
Kawal Gugatan UU TNI di MK, BEM UI Tolak Kebangkitan Negara Militer
08 Apr 2026
Sidang UU TNI Beber Kesaksian Intervensi Tentara ke Serikat Pekerja
08 Apr 2026
Hakim Soroti Setoran Rp425 Juta ke Adik Ipar Jokowi di Kasus DJKA
08 Apr 2026
Bupati Bekasi Ade Kuswara Tak Tahu Ada Rumah Saksi Dibakar
08 Apr 2026
Polda Sumsel Serahkan 497 Kendaraan Hasil Kejahatan kepada Pemilik Sah