ASN Eselon I hingga Camat-Lurah Tak Ikut Skema WFH Sekali Seminggu
Judul: ASN Eselon I hingga Camat-Lurah Tak Ikut Skema WFH Sekali Seminggu Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikec...
Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikecualikan dari kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.Tito menyampaikan hal itu tertuang dalam SE Mendagri No. 800.1.5/3349/SJ yang ditetapkan pada 31 Maret 2026."Mengenai yang dikecualikan, di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi madya eselon I, kemudian eselon II pratama," kata Tito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip dari paparannya, terdapat 11 jabatan ASN di tingkat provinsi yang dikecualikan dari kebijakan WFH.Pilihan RedaksiPemerintah Resmi Terapkan WFH ASN Setiap JumatDaftar Sektor Pekerjaan yang Tak Ikut Kebijakan WFH PemerintahPemerintah Batasi Perjalanan Dinas ASN 50 hingga 70 PersenSementara itu, untuk di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 12 jabatan ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH. Salah satu di antaranya ialah camat dan lurah/kepala desa.
Berikut di bawah ini daftarnya:Provinsi:Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;Unit layanan kebersihan dan persampahan pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;Unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;Unit layanan Perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;Unit layanan Kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya;Unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti sekolah menengah atas/kejuruan/sederajat;Unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yaitu Samsat; danUnit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten/Kota:Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;Jabatan Administrator (Eselon III);Camat atau sebutan lainnya dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya;Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;Unit layanan kebersihan dan persampahan pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;Unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;Unit layanan Perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);Unit layanan Kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya;Unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama/sederajat;Unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, seperti UPTD pajak daerah; danUnit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat. (mnf/isn)
Add
as a preferred source on Google
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260331203606-20-1343100/asn-eselon-i-hingga-camat-lurah-tak-ikut-skema-wfh-sekali-seminggu
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
08 Apr 2026
Kabupaten Bandung Diterjang Banjir dan Longsor di Sejumlah Wilayah
08 Apr 2026
FOTO: JK Turun Gunung Lapor Langsung soal Rismon ke Bareskrim
08 Apr 2026
Demul Nonaktifkan Kepala Samsat Abai SE KTP untuk Bayar Pajak Ranmor
08 Apr 2026
Prabowo Tepis Indonesia Gelap: RI Cerah saat Banyak Negara Susah
08 Apr 2026
Prabowo: 1 Hari Hujan Di Bogor, Sama dengan 1 Tahun Hujan di Australia
08 Apr 2026
Diguyur Hujan Terus Menerus, Tol Cisumdawu Arah Bandung-Cirebon Retak