Target Energi Nuklir Indonesia 2032, Mungkinkah?

Jakarta, "Beberapa regulasinya sudah kita siapkan. Rencana kita, 2032 sudah selesai pembangunannya,".Pernyataan itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Mei tahun lalu. Kalimat itu menjadi pertanda satu hal, Indonesia bersiap melangkah menuju era pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).Indonesia sebenarnya bukan negara yang baru mengenal teknologi nuklir. Visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sudah ada sejak awal 1960-an.

Langkah itu diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).Di masa perang dingin tersebut, di tengah ketegangan perlombaan senjata nuklir dua kekuatan besar Amerika Serikat dan Uni Soviet, Indonesia memilih memanfaatkannya untuk sumber energi masa depan. Bos Perusahaan Nuklir Rusia Rosatom Temui Prabowo, Bahas Apa?Setelah wacana pembangunan PLTN yang timbul tenggelam sejak bertahun-tahun lalu, kini rencana pembangunan tercantum dalam Rencana Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.Dalam RUPTL itu, ada rencana pembangunan PLTN sebesar 500 MW yang ditargetkan beroperasi pada 2032 dan 2033.Merujuk dokumen RUPTL, dijelaskan telah dilakukan survei dan studi tapak PLTN oleh BATAN/BRIN dengan mempertimbangkan kondisi kegempaan, besaran peak ground acceleration (PGA), bahaya gunung api dan sesar permukaan.Hasilnya, terdapat 28 wilayah potensial yang bisa dibangun PLTN dengan kapasitas hingga 70 GW. Di tahap awal, pembangunan direncanakan di Sumatra dan Kalimantan."Berdasarkan wilayah potensial tersebut, serta mengacu kepada kebutuhan sistem kelistrikan nasional, potensi PLTN pada tahap awal direncanakan akan dibangun di sistem Sumatera dan Kalimantan," dikutip dari dokumen tersebut.Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Oktober 2025, menjelaskan pengembangan PLTN merupakan salah satu upaya pemerintah memperkuat langkah menuju Net Zero Emission 2060.Dalam upaya transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan, PLTN dipandang sebagai salah satu opsi strategis yang siap berperan penting mendukung ketahanan energi nasional.Yuliot menjelaskan pengembangan tenaga nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.PP itu menjelaskan porsi nuklir dalam bauran energi primer pada 2032 ditetapkan sebesar 0,4 persen sampai 0,5 persen.

Sementara pada 2040 porsinya akan bertambah antara 2,8 persen sampai 3,4 persen.Lalu pada 2050 porsi energi nuklir kembali meningkat antara 6,8 persen sampai 7,0 persen. Kemudian pada 2060 porsinya antara 11,7 persen sampai 12,1 persen dari total bauran energi primer."Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," kata Yuliot dikutip dari website resmi Kementerian ESDM.Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) BRIN, Syaiful Bakhri mengatakan target operasional PLTN pada 2032 bergantung pada banyak faktor, mulai dari teknologi yang dipilih, kesiapan vendor, penentuan lokasi, hingga koordinasi antar lembaga pemerintah dan BUMN."Kalau kami dari BRIN, nanti kita lihat dulu teknologinya apa gitu yang kira-kira memang bisa untuk di-deploy pada 2032," kata Syaiful saat dihubungi, Selasa (12/5).Lihat Juga :Nuklir vs Energi Terbarukan: Mana Lebih Realistis untuk RI?Menurutnya, Indonesia perlu mengembangkan PLTN untuk kebutuhan energi bersih yang stabil dan dapat diandalkan.Syaiful menjelaskan Indonesia memiliki potensi uranium dan thorium (bahan bakar pembangkit nuklir) di sekitar 10 wilayah untuk menunjang operasional PLTN.Di antaranya di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Mamuju."Sementara mungkin untuk total sumber daya kita, ini potensinya itu uranium di sekitar 89.000 ton, 89.480 sekian ton itu uranium. Kemudian untuk thorium-nya itu sekitar 143.230 ton, kurang lebih segitu," kata dia.Ambisius tapi tak mustahilPeneliti ahli Utama BRIN yang juga mantan Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan target PLTN pada 2032 bisa disebut ambisius, tetapi bukan mustahil.Dari sisi BRIN, kata dia, dukungan yang paling relevan adalah penguatan basis teknis yang mencakup riset keselamatan, kajian tapak, kesiapan SDM, dukungan pemilihan teknologi PLTN, pengelolaan limbah radioaktif, serta pengalaman pengoperasian fasilitas nuklir riset."BRIN bukan pemilik proyek PLTN komersial, tetapi dapat menjadi pendukung ilmiah dan teknis agar keputusan pemerintah berbasis data, keselamatan, dan standar internasional," katanya.Menurutnya, agar target 2032 menjadi realistis, pemerintah harus segera memastikan beberapa hal, di antaranya kelembagaan pelaksana program PLTN, keputusan teknologi, skema pendanaan, kesiapan regulasi, kesiapan tapak, dukungan PLN, serta penerimaan publik."Tanpa keputusan besar dalam 1-2 tahun ke depan, target 2032 akan semakin berat," kata Djarot.Guru Besar Bidang Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, Deendarlianto, menilai target operasional PLTN pada 2032 realistis apabila proses konstruksi dimulai pada tahun ini."Dalam membangun reaktor nuklir itu kan ada masa konstruksi, ada fase namanya lisensi, dan kalau dari hitungan dan pengalaman internasional itu membutuhkan waktu 6 sampai 7 tahun.

Jadi, kalau sekarang 2026, ya sudah saatnya dimulai," kata Deendarlianto.Lihat Juga :PLTN Beroperasi 2032, BRIN Butuh 200 Peneliti BaruPada Februari 2025, Kementerian ESDM memastikan proyek pengembangan PLTN sudah memasuki fase pertama. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan rencana PLTN beroperasi ini sudah masuk dalam RPP KEN dan RUKN."Fase pengembangan infrastruktur PLTN saat ini memang sedang pada fase pertama yaitu pertimbangan menuju penetapan," ujar Eniya di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2).Eniya menjelaskan fase pertama ini ditetapkan berdasarkan pedoman dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Untuk menuju ke tahap selanjutnya, pemerintah masih menunggu beberapa regulasi.Kata dia, pemerintah perlu regulasi terkait seperti RUU EBET, Revisi UU Ketenaganukliran, RPP KEN dan Regulasi Pembentukan NEPIO untuk meneruskan pembangunan dan pengoperasian PLTN.Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) merupakan salah satu syarat kesiapan Pembangunan PLTN."Nah, itu status saat ini, nanti begitu kalau memang Keppres nanti bisa keluar ada mandatori dari Presiden ke Menteri ESDM, maka kita bisa menampak ke tonggak yang pertama yaitu kesiapan pembuatan komitmen terhadap PLTN tersebut," jelasnya.Terkait lokasi yang tepat untuk membangun PLTN yang potensial, BRIN telah mengidentifikasi 28 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.Lokasi-lokasi tersebut berada di Semenanjung Muria, Banten, Pulau Bangka, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Batam, hingga Nusa Tenggara Barat.Lihat Juga :RI Ditawari Teknologi Pembangunan PLTN oleh China dan RusiaSementara itu, menurut Deendarlianto, penentuan lokasi menjadi faktor paling penting dalam pembangunan PLTN.Ia memberi catatan, lokasi pembangunan PLTN harus jauh dari ring of fire dan jauh dari pemukiman."Bangka Belitung dan di Kalimantan.

Itu juga daerah-daerah yang aman untuk reaktor nuklir, karena apa? karena dekat dengan sumber air pendingin, maksud saya dengan daerah pantai seb

agai sumber cooling water-nya dekat," ujarnya.Ia juga meyakini Indonesia sulit mencapai target net zero emission tanpa bantuan energi nuklir. Ia mengatakan energi terbarukan lain belum mampu sepenuhnya menyediakan."Oleh karena itu kita memerlukan satu sumber energi terbarukan yang handal, yang energy cost-nya rendah, energy density-nya besar. Oke itu nuklir," kata dia.
Anggota International Steering Group, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) Muhadi Sugiono mengatakan banyak negara mulai melirik tenaga nuklir karena fluktuasi harga dan kelangkaan minyak, serta tuntutan global terhadap energi bersih."Saya kira bukan hanya Indonesia, banyak negara di belahan bumi selatan ini mulai memikirkan dan melirik tenaga nuklir," kata Muhadi.Ia mengatakan perkembangan teknologi saat ini memungkinkan pembangunan instalasi nuklir. menjadi jauh lebih cepat.Dari yang awal butuh waktu 5-6 tahun, kini bisa hanya dengan 2 tahun."Tadinya 5-6 tahun itu diperlukan untuk bisa membangunnya, sekarang bisa lebih cepat lagi, mungkin 2 tahun dengan yang namanya Small Modular Reactor itu, SMR," kata dia.Ia menjelaskan bukan hanya kapasitas yang lebih kecil, pembangunan PLTN dengan teknologi SMR bahkan tidak membutuhkan lokasi statis seperti membangun instalasi nuklir.Lihat Juga :RI Bakal Punya Pembangkit Listrik Nuklir 2032, Ini Dua InvestornyaIa mengatakan teknologi SMR lebih fleksibel dan bahkan dapat ditempatkan di kapal"Jadi untuk pembangunan itu tidak lagi perlu lahan yang statis seperti di tanah gitu ya, instalasi nuklir yang besar. Nah itu yang lama. Nah sekarang Small Modular itu bisa ditaruh di kapal. Sehingga dari sisi itu, target itu bisa jauh lebih cepat," katanya.Menurutnya, model itu membuat pembangunan PLTN juga tidak harus dilakukan sepenuhnya di Indonesia. Reaktor bisa diproduksi di negara lain lalu dikirim ke Indonesia untuk dioperasikan."PLTN itu menjadi alternatif yang setidak-tidaknya punya keunggulan dibandingkan dengan sumber daya alternatif yang lain, yang jelas kapasitasnya besar. Satu reaktor itu bisa bertahan sampai 60-an tahun dan itu dengan bahan bakar yang kecil, dibandingkan dengan misalkan 60 tahun menggunakan batu bara, berapa batu bara dibutuhkan untuk menghasilkan listrik terus-menerus," ujar dia.Mahal, molor dan mematikanDi tengah dorongan agar pemerintah membangun PLTN, kritik datang dari Greenpeace Indonesia.Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono mengatakan ada tiga persoalan utama dari rencana pembangunan PLTN, yakni mahal, molor, dan mematikan atau berbahaya.Lihat Juga :5 Kecelakaan Nuklir Paling Mencekam Dunia, Termasuk ChernobylMenurutnya, pembangunan PLTN tidak masuk akal di tengah harga teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan baterai yang turun drastis dalam beberapa tahun terakhir."Itu enggak masuk akal membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang harganya jauh lebih mahal, bahkan bisa jadi dia lebih mahal daripada pembangkit listrik yang fosil. Jadi saya enggak ngerti logikanya di mana gitu kenapa kita pengin banget gitu ya membangun PLTN, di tengah harga alternatif energi lain," kata Yuyun.Ia mengatakan perkembangan teknologi baterai mampu menjadi solusi dari persoalan intermitensi solar panel yang selama ini menurutnya dijadikan alasan untuk mendorong PLTN."Jadi kan intermitensi itu seringkali dipakai oleh pemerintah karena solar panel mampu berfungsinya siang hari doang, malamnya enggak. Tapi dengan harga baterai sekarang, turun drastis. Kita bisa simpan kelebihan-kelebihan produksi di siang hari itu menerangi di malam hari," ujarnya.Greenpeace juga menyoroti potensi molornya pembangunan PLTN. Yuyun mengatakan berdasar sejumlah studi internasional, proyek PLTN rata-rata membutuhkan waktu pembangunan panjang dan berpotensi melewati target.Padahal, kata dia, kebutuhan transisi energi harus dilakukan cepat."Kan, kita perlu cepat nih, transisi energi ini kan perlu cepat. Bandingkan gitu, sangat jauh dengan EBT yang untuk instalasinya enggak sampai setahun tuh pasang solar panel plus baterai," katanya.Lihat Juga :PLN Blak-blakan soal Progres Pengembangan PLTN di IndonesiaTerakhir, Greenpeace juga menyoroti risiko keamanan dari PLTN, terutama karena Indonesia merupakan negara rawan bencana.Keamanan nuklir sangat penting dipertimbangkan. Sejarah mencatat sejumlah kecelakaan PLTN yang tak hanya memakan korban jiwa manusia, tapi juga meracuni lingkungan dalam radius besar.Tragedi Chernobyl di Ukraina pada 1986. Ini adalah kecelakaan nuklir terparah di dunia. Ledakan itu menyisakan zat-zat radioaktif yang berbahaya bagi manusia.Saat peristiwa, korban jiwa memang rendah. Namun, dampak radiasi disebut telah merenggut ribuan jiwa.Pemerintah Ukraina bahkan harus mengisolasi lokasi PLTN tersebut dengan luas sekitar 2600 km persegi.Selain di Chernobyl, bencana nuklir juga terjadi di Fukushima, Jepang pada Maret 2011. Reaktor nuklir Fukushima bocor setelah gempa dan tsunami menerjang Jepang.Tragedi ini mengontaminasi laut, tanah, dan udara di wilayah Fukushima. Radiasi di wilayah itu tercatat masih sangat tinggi.Data yang dihimpun oleh sebuah robot di pusat fasilitas nuklir Fukushima 2015 silam mengungkapkan bahwa radiasi nuklir di wilayah tersebut masih sangat tinggi dan bisa membunuh manusia hanya dalam waktu satu jam.Pada 2021, bencana nuklir juga terjadi di PLTN di Catalonia, Spanyol. Setidaknya satu orang tewas dan tiga orang lainnya terluka akibat kebocoran gas karbon dioksida (CO2).Lihat Juga :Wapres Ma'ruf Didatangi Komunitas Nuklir Minta Petuah soal Nasib PLTNDalam kasus Indonesia, Greenpeace mengungkap salah satu alasan kekhawatiran terhadap keamanan PLTN.Yuhun mengatakan PLTN biasanya dibangun di wilayah pesisir untuk kebutuhan pendinginan reaktor. Kontur geografis ini disebutnya rentan terhadap gempa, kenaikan muka air laut, maupun cuaca ekstrem."Mematikan karena faktualnya kan memang ketika terjadi kecelakaan di industri nuklir itu, kan, mematikan. Chernobyl itu kan mematikan dan dampaknya dirasakan sampai sekarang juga," katanyaYuyun berpendapat pemerintah seharusnya lebih fokus mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dibanding mengejar pembangunan PLTN."Lebih masuk akal membangun 100 gigawatt PLTS dalam 10 tahun ke depan daripada kemudian bangun PLTN 1 gigawatt dalam 10 tahun ke depan," kata Yuyun.

Teknologi Modular dan Risiko Bencana Nuklir

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260513153313-20-1358316/target-energi-nuklir-indonesia-2032-mungkinkah