Aria Bima: PDIP Tidak Nyinyir ke Pemerintah

Jakarta, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima menegaskan sikap partainya untuk berada di luar pemerintah bukan didasarkan pada sikap apriori dan nyinyir terhadap pemerintah.Menurut Bimo, sapaan akrabnya, PDIP menjadikan pemerintah sebagai mitra strategis yang akan lantang dan kritis untuk memberikan solusi."Sekali lagi posisi PDI perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," kata Bimo di kompleks parlemen, Rabu (20/5).

Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai di luar pemerintah. Prabowo dalam pidatonya mengaku akan menghormati sikap PDIP meski dia sejak awal tak ingin ada partai oposisi.Bimo pun menegaskan bahwa posisi PDIP saat ini bukan oposisi, melainkan mitra strategis. Dia menjelaskan, mitra strategis adalah keinginan bersama pada tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa.
PDIP Respons Prabowo Hormati Sikap Megawati Tetap Jadi Oposisi"Dan saya kira strategis yang mana? Yang tetap menjaga bangsa yang pluralitas gitu kan. Itu mitra strategis untuk kita jaga bahwa pemerintahan di situ adalah mewujudkan cita-cita proklamasi," katanya.Bimo menilai sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan juga merupakan tradisi penting dalam demokrasi. Menurut dia, partai harus berani mengambil sikap itu jika calon yang mereka usung kalah dalam kontestasi politik.Menurut Bimo, sikap itulah yang selama ini dilakukan PDIP. Bukan hanya kepada Prabowo, namun juga terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya."Karena PDI misalnya pernah dua kali di dalam pemerintahan begitu ya. Dua kali di zaman Pak SBY misalnya di luar pemerintahan. Apapun parlemen ini butuh kekuatan kritis yang eksis," katanya.
(thr/isn)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260520204132-32-1360565/aria-bima-pdip-tidak-nyinyir-ke-pemerintah

Aria Bima: PDIP Tidak Nyinyir ke Pemerintah

Terkait