Pemerintah Setop Insentif EV, tapi Masih Punya Strategi Jitu di 2026

Judul: Pemerintah Setop Insentif EV, tapi Masih Punya Strategi Jitu di 2026

Jakarta, Pemerintah menilai insentif impor mobil listrik Completely Build Up (CBU) tidak lagi diperlukan seiring masa berlaku kebijakan yang berakhir pada Desember 2025. Meski demikian, pemerintah sebetulnya masih memberikan dukungan fiskal yang diklaim signifikan terhadap perkembangan EV di Indonesia.Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin memaparkan kebijakan yang dimaksud adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) EV nol persen, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) nol persen. Semua itu merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023."Insentif jadi masih ada, cukup besar, dan signifikan," kata Rachmat dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) di Jakarta, pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada bea balik nama 0 persen dari 2022 sampai sekarang, ada PPnBM itu nol persen harusnya 15 persen. PKB nol persen juga. Itu dari dulu sampai sekarang masih berlanjut. Jadi insentif yang kami berikan cukup banyak," ucapnya menambahkan.Lihat Juga :Gaikindo Target Penjualan Mobil Baru 2026 Mencapai 850 RibuIa juga memastikan pemerintah tidak akan memperpanjang insentif impor CBU, lantaran penyerapan pasar mobil listrik nasional telah tumbuh signifikan. Insentif impor CBU juga ditegaskan sejak awal bersifat sementara, hanya untuk merangsang pasar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka, insentif impor CBU mobil berbasis baterai sebagai stimulus instan tak lagi dibutuhkan. Selain itu ia memberikan dampak nyata atas populasi mobil listrik yang melonjak signifikan imbas penerapan Perpres 79, di mana pada 2023 populasi EV hanya 17 ribuan unit, sedangkan 2025 tembus 103 ribuan unit.Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), distribusi mobil listrik naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12 persen wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional."Pasar yang dari 2023 itu 17 ribu menjadi 103 ribuan unit," tuturnya.Lihat Juga :EVOLUTION INDONESIA FORUM: Ekosistem EV, Teknologi dan Karbon di RIRachmat menambahkan meski sejumlah bantuan pemerintah terkait mobil listrik telah berakhir, hal tersebut diyakini tidak memberi dampak pada iklim investasi. Sebab, semua pabrikan otomotif yang masuk Tanah Air, terlebih mereka yang telah menikmati skema insentif impor BEV, wajib melanjutkan komitmen untuk berinvestasi di Tanah Air.Sejumlah pabrikan yang telah dan akan melanjutkan komitmen di antaranya Hyundai, Wuling, Chery, Neta, MG, Polytron, Geely, BYD, Vinfast, Volkswagen, Xpeng, Citroen, GWM, hingga Maxus."Pada saat kami rancang program tersebut, mereka diwajibkan untuk berinvestasi di sini. Lalu pabrikan juga yang tadinya cuma dua, mungkin udah lebih dari 10," kata Rachmat. (ryh/mik)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20260202092232-603-1323517/pemerintah-setop-insentif-ev-tapi-masih-punya-strategi-jitu-di-2026

Pemerintah Setop Insentif EV, tapi Masih Punya Strategi Jitu di 2026

Terkait