Selain Armada Kedutaan, Ini Kendaraan yang Tak Perlu Bayar Pajak

Jakarta, Ada lima jenis kendaraan yang dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemilik lima jenis kendaraan ini berarti tak perlu membayar pajak yang ditagih pemerintah daerah per tahun itu.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 Pasal 3, lima kendaraan itu adalah:1. Kereta api2. Kendaraan bermotor yang digunakan khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara3. Kendaraan milik kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, serta lembaga internasional yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah4. Kendaraan bermotor energi terbarukan5. Kendaraan bermotor lain yang ditetapkan melalui peraturan daerah terkait pajak dan retribusi
Mobil Listrik di Jakarta Tetap Bebas Jeratan Ganjil GenapDiksi dalam aturan itu berbeda dari sebelumnya, Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 3, yang menetapkan enam jenis kendaraan dikecualikan dari objek PKB sebagai berikut:

1. Kereta api2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya5. Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan6. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerahLihat Juga :Tidak Ada Subsidi untuk Mobil HybridKendaraan listrikPada aturan baru secara eksplisit menghapus 'kendaraan berbasis listrik' dari daftar kendaraan yang dikecualikan dari objek PKB. Ini artinya keistimewaan pemilik kendaraan listrik tidak perlu membayar PKB telah selesai.Walau demikian penetapan besar PKB untuk kendaraan listrik diserahkan kepada pemerintah provinsi (Pemprov). Pemprov punya kewenangan membebani kendaraan listrik dengan PKB atau bisa juga tetap memberi insentif.Sejauh ini Pemprov yang sudah menetapkan tetap menggratiskan PKB untuk kendaraan listrik adalah Jakarta dan Jawa Barat. (fea)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20260506170357-579-1355861/selain-armada-kedutaan-ini-kendaraan-yang-tak-perlu-bayar-pajak

Selain Armada Kedutaan, Ini Kendaraan yang Tak Perlu Bayar Pajak

Terkait