Lumajang – Ketimpangan ruang usaha selama bulan Ramadhan kembali mengemuka. Pola sentralisasi kegiatan ekonomi yang hampir selalu berpusat di kawasan Alun-Alun Kota Lumajang dinilai menciptakan ketidakadilan akses bagi pelaku usaha kecil di tingkat kelurahan. Kondisi ini mendorong Pemuda Kelurahan Tompokersan menginisiasi Pemuda Festival Ramadhan Tompokersan 2026 sebagai bentuk perlawanan kebijakan ekonomi yang terlalu sentralistik.
Festival yang akan digelar selama 25 hari di bulan Ramadhan 1447 Hijriah tersebut berlokasi di Embong Kembar, depan Pondok Iga, dengan menyediakan 100 stand bazar bagi pelaku UMKM lokal dengan biaya sewa terjangkau.
Ketua Panitia kegiatan ini, Sudarmoko, menilai bahwa pola pengelolaan ekonomi Ramadhan selama ini belum sepenuhnya berpihak pada pedagang kecil.
“Setiap tahun Ramadhan selalu ramai, tapi yang menikmati itu-itu saja. Pedagang kecil di wilayah kelurahan sering hanya jadi penonton karena tidak punya akses ke lokasi strategis,” ujarnya kepada awak media ini, Minggu (8/2/2026).
Menurutnya, tanpa intervensi kebijakan yang mendorong pemerataan ruang usaha, ekonomi musiman justru memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah di dalam kota.
Dukungan terhadap kegiatan ini datang dari pemerintah kelurahan. Penanggung jawab kegiatan dari Kelurahan Tompokersan menyebut festival ini sebagai bentuk praktik nyata ekonomi partisipatif berbasis warga.
“Pemerataan ekonomi tidak bisa hanya menunggu program dari atas. Inisiatif warga seperti ini menunjukkan bahwa kelurahan mampu menjadi pusat ekonomi alternatif jika diberi ruang,” katanya.
Festival Ramadhan Tompokersan 2026 dirancang tidak hanya sebagai ajang jual beli, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya. Selain bazar UMKM, panitia menggelar ngabuburit, hiburan religi, lomba Al Banjari, serta kegiatan sosial berupa pembagian takjil gratis dan santunan bagi dhuafa serta yatim piatu.
Keberadaan pasar murah sembako yang akan dikoordinir Koperasi Pemasaran Mitra Nusa Mandiri juga dipandang sebagai kritik tersirat terhadap lemahnya kontrol harga kebutuhan pokok selama Ramadhan.
Bagi pelaku UMKM, biaya sewa stand Rp 50.000 per hari dinilai lebih adil dan inklusif dibandingkan sejumlah bazar Ramadhan lain yang cenderung mahal dan selektif.
“Kalau biayanya mahal, pedagang kecil pasti tersingkir. Festival seperti ini memberi kami ruang untuk bertahan,” kata Wati, pedagang takjil asal Tompokersan.
Warga sekitar menilai kegiatan ini sekaligus menjadi solusi atas kepadatan dan kemacetan yang kerap terjadi di pusat kota saat Ramadhan.
“Selama ini Ramadhan identik dengan macet dan penuh di Alun-Alun. Kalau ada pusat kegiatan di kelurahan, ekonomi lebih merata dan warga lebih nyaman,” ujar Achmad, warga Tompokersan.
Penggiat sosial menilai, munculnya festival berbasis kelurahan semacam ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan penataan ekonomi musiman. Tanpa keberpihakan yang jelas, Ramadhan justru berpotensi menjadi ajang reproduksi ketimpangan ekonomi.
Festival Ramadhan Tompokersan 2026 menjadi penanda bahwa pemerataan ekonomi tidak selalu harus menunggu program besar pemerintah, melainkan dapat dimulai dari gerakan pemuda dan warga di tingkat akar rumput.
