Swasembada Pangan Jadi Jalan Kebangkitan Pertanian Indonesia

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa swasembada pangan menjadi fokus utama kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah syarat mutlak kemerdekaan sejati suatu bangsa.

"Tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Karena itu, perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus, saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan," ujar Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 saat kunjungan kerja di Bengkayang, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementan pada Selasa (6/1).

Komitmen ini bukan sekadar janji politik, melainkan arah kebijakan strategis negara. Dorongan politik yang kuat dari Presiden diwujudkan dalam target dan langkah konkret. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo bahkan terus mempercepat target swasembada.

"Bapak Presiden Prabowo menargetkan swasembada dalam empat tahun, kemudian menjadi tiga tahun, setelah itu dua tahun, dan terakhir target (swasembada) dalam satu tahun," kata Amran pada 17 Agustus 2025.

Hasilnya terlihat nyata pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan. Surplus ini menegaskan kemandirian pasokan dan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan nasional.

Pengadaan beras tahun 2025 juga tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum BULOG, melalui pembelian gabah langsung dari petani dengan kualitas apa pun seharga Rp6.500 per kilogram (kg). Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,24 juta ton, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

Capaian ini mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani semakin termotivasi untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian penyerapan oleh Bulog.

Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja yang mengesankan. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Pertanian kembali menegaskan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh peningkatan produksi, efisiensi usaha tani, dan kebijakan yang pro-petani.

Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga. Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting. Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB—sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari-Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup produk segar dan olahan mencapai US$38,33 miliar, serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus US$18,79 miliar.

Sektor ini juga tetap menjadi penyerap tenaga kerja utama. Sektor pertanian yang meliputi empat subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, berkontribusi sebesar 26,07 persen dalam penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2025. Dalam kurun Agustus 2024 - Agustus 2025, lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan tenaga kerja 0,38 juta orang. Pada Agustus 2025, tercatat sebanyak 38,2 juta tenaga kerja di sektor pertanian.

Menteri Amran menegaskan bahwa swasembada pangan adalah kerja kolektif lintas sektor, bukan hanya kerja satu kelompok. "(Swasembada) ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, Komisi Informasi, TNI, Polri, Kejaksaan, BUMN, serta penyuluh lapangan, juga para petugas lapangan, dan utamanya ini hasil kerja para petani kita," ujar Amran.

Dengan kepemimpinan politik yang tegas, kebijakan yang progresif, serta kerja bersama seluruh elemen bangsa, swasembada pangan hari ini bukan sekadar capaian statistik. Ini adalah penanda Era Kebangkitan Pertanian Indonesia—era yang ditandai dengan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan kekuatan ekonomi nasional bertemu dalam satu arah perjuangan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menghadiri acara "Panen Raya, Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI" yang digelar di Karawang, Jawa Barat, pada pukul 09.00-11.00 WIB.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260106153350-92-1314154/swasembada-pangan-jadi-jalan-kebangkitan-pertanian-indonesia

Swasembada Pangan Jadi Jalan Kebangkitan Pertanian Indonesia

Terkait