Purbaya Respons Pejabat Pajak Jakarta Utara Kena OTT KPK

Judul: Purbaya Respons Pejabat Pajak Jakarta Utara Kena OTT KPK

Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kemenkeu akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara yang terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Meski memberikan pendampingan hukum, Purbaya mengatakan pihak Kemenkeu tak mengintervensi kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak tersebut."Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum karena tidak boleh ditinggalkan. Karena bagaimana pun juga itu pegawai Kementerian Keuangan," kata Purbaya di usai rapat percepatan pemulihan pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan RedaksiOTT 8 Pegawai Pajak, KPK Sita Barang Bukti Uang TunaiPurbaya: Saya Ngambek Kalau Uang Disediain Pakai Utang Gak DipakaiPurbaya Ingin Uang Saku Bencana Lekas Cair: Data Gak Perlu SempurnaPurbaya berjanji pendampingan hukum ke anak buahnya bukan sebagai bentuk intervensi, namun sebagai pendampingan proses hukum yang tetap berjalan di KPK.
"Tapi kan jalan proses hukum yang seharusnya ada, bukan berarti intervensi, bukan. Kalau proses hukum kan ada pendampingan. Perusahaan begitu juga kan. Jadi tidak kita tinggal sendirian, tapi tidak ada intervensi juga," ujar Purbaya.Lebih lanjut Purbaya menyebut pendampingan proses hukum mencakup pemeriksaan hingga pembuktian terhadap pejabat pajak yang diduga menerima suap. Purbaya juga memastikan Kemenkeu menerima apa pun putusan hukum terhadap pejabat pajak tersebut."Jadi kalau di hukum, di pengadilan, seperti apa, di pemeriksaan seperti apa, salah atau enggak, buktinya kuat apa enggak, itu aja. Kalau putusannya seperti apa, apa pun kita terima," ucap Purbaya.Sebelumnya, KPK menangkap delapan orang dalam OTT yang berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Sabtu (10/1).Terkait barang bukti dalam bentuk uang, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan yang disita komisi antirasuah adalah uang ratusan juta rupiah dan valuta asing (valas)."Sementara, ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas," ucap Fitroh.Fitroh mengatakan OTT tersebut terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun, Fitroh belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut.Lengkapnya baca di sini. (har)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260110144439-532-1315594/purbaya-respons-pejabat-pajak-jakarta-utara-kena-ott-kpk