Menko Airlangga: Ekonomi Hijau Butuh Fondasi Makro yang Kokoh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan memerlukan fondasi ekonomi makro yang kuat dan stabil. Hal ini penting agar transisi hijau dapat berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat membuka Seminar Nasional: Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs serta Green Economy di Kalimantan Timur dan Indonesia, yang diselenggarakan di Universitas Balikpapan pada Selasa (27/1). Menurutnya, transisi hijau adalah bagian integral dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi, sejalan dengan visi pembangunan Asta Cita.

Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89 persen pada tahun 2030 dengan upaya mandiri, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional. Airlangga menekankan bahwa ambisi besar ini membutuhkan landasan ekonomi makro yang kokoh agar transformasi dapat berkelanjutan.

Kinerja perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 sebesar 5,04% (yoy) dan inflasi per Desember 2025 yang terkendali di level 2,92% (yoy). Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap kuat, sebesar 5,2% pada tahun 2025 dan 5,4% pada tahun 2026.

Sentimen ekonomi domestik juga positif, tercermin dari IHSG yang sempat mencatat rekor tertinggi, PMI Manufaktur Desember 2025 di zona ekspansif (51,2), serta Indeks Keyakinan Konsumen yang optimistis di level 123,5. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,66 miliar, dengan surplus kumulatif Januari-November 2025 mencapai US$38,54 miliar dan berlangsung selama 67 bulan berturut-turut.

Realisasi investasi PMA dan PMDN sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931 triliun atau tumbuh 12,7% (yoy), sementara cadangan devisa berada di level tinggi sebesar US$156,5 miliar pada akhir Desember 2025. Pertumbuhan kredit yang terjaga sebesar 9,3% (yoy), terutama didorong oleh kredit investasi, juga memberikan fondasi kuat bagi stabilitas ekonomi dan ruang fiskal untuk mendukung investasi strategis, termasuk pengembangan sektor energi bersih.

Upaya percepatan transisi energi menjadi langkah nyata Indonesia menuju kedaulatan energi sekaligus penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bersih dan berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 3.686 GW, dengan Kalimantan menyumbang sekitar 517 GW yang didominasi oleh energi surya.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah mendorong pembangunan *green super grid* sepanjang sekitar 70 ribu kilometer, pengembangan biofuel B40-B50, serta bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan hidrogen, energi nuklir, *green ammonia*, serta penerapan teknologi *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS) terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya penurunan emisi sektor industri secara berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi hijau terus didorong sebagai pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan. Pemerintah mendorong hilirisasi komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi, seperti pengolahan pasir silika menjadi panel surya serta pemanfaatan mineral strategis untuk produksi baterai kendaraan listrik, guna memperkuat struktur industri nasional yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut, ekonomi hijau tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang kerja nyata dalam skala besar, khususnya bagi generasi muda. Transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru, dengan porsi tenaga kerja hijau mencapai sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional pada tahun 2029. Peluang tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari teknisi energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, hingga pengelolaan *smart city*.

Airlangga menambahkan, untuk mendukung kesiapan SDM, Pemerintah melaksanakan Program Magang Nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara upah minimum. Ia berharap mahasiswa membekali diri agar siap mengisi peran strategis dalam ekonomi masa depan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Pembina YAPENTI-DWK Universitas Balikpapan, Rektor Universitas Balikpapan beserta jajaran, *Chair of Governing Board* Yayasan Mitra Hijau, serta Perwakilan *Action Network South East Asia*.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260127155936-537-1321623/menko-airlangga-ekonomi-hijau-butuh-fondasi-makro-yang-kokoh

Menko Airlangga: Ekonomi Hijau Butuh Fondasi Makro yang Kokoh

Terkait