AHY: Penataan Ruang Harus Jadi Panglima Pembangunan Inklusif

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya menjadikan penataan ruang sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikannya dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan di Jakarta, Senin (9/2). Menurut AHY, penataan ruang yang baik akan memastikan pembangunan berjalan terarah, adil, dan berkelanjutan.

AHY menjelaskan bahwa berbagai permasalahan pembangunan, seperti banjir, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik agraria, seringkali berakar pada perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lemah. Oleh karena itu, pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ruang. "Dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Perencanaan ruang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum kita membangun infrastruktur di sektor apa pun," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY memaparkan empat agenda utama untuk memperkuat penataan ruang wilayah. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang agar lebih realistis, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis data dan risiko kebencanaan. Kedua, memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan yang tegas dan berkeadilan. "Tata ruang tidak boleh hanya disusun lalu dibiarkan. Harus ada pengendalian dan penegakan aturan yang konsisten agar pelanggaran tidak berujung pada bencana dan konflik," tegasnya.

Agenda ketiga adalah mempercepat digitalisasi penataan ruang untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat diakses lintas sektor. AHY menekankan pentingnya menerapkan prinsip satu data, satu peta, dan satu rujukan untuk menghindari perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar kementerian dan lembaga. "Digitalisasi penataan ruang menjadi kunci agar perencanaan, pengawasan, dan penindakan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data geospasial yang sama," jelasnya.

Keempat, mengintegrasikan penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. AHY menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi arah spasial dalam penyusunan program prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, perumahan, kawasan permukiman, dan transportasi. "Rencana pembangunan harus saling mengunci dengan rencana tata ruang. Jika tidak selaras, justru muncul inefisiensi, tumpang tindih, dan beban bagi APBN," ujarnya.

Untuk mewujudkan agenda-agenda tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Kemenko Infrastruktur berperan sebagai pengarah kebijakan dan penguat orkestrasi agar pembangunan nasional konsisten dengan arah tata ruang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kualitas rencana tata ruang melalui penyusunan pengaturan teknis berbasis data serta percepatan peninjauan kembali RTRW provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang ditetapkan sebelum 2019. Upaya ini didukung oleh pengembangan sistem informasi penataan ruang terintegrasi.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur memastikan integrasi tata ruang dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, termasuk melalui pemanfaatan data geospasial dan penerapan geotagging lokasi program pembangunan.

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat revisi dan penyesuaian RTRW serta meningkatkan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Sementara itu, kementerian sektor lainnya turut memperkuat sinergi sesuai kewenangannya.

Sinergi lintas sektor juga didukung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menyediakan peta dasar dan tematik, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memberikan dukungan data dan riset kebencanaan, lingkungan, dan perubahan iklim.

Menutup arahannya, AHY menegaskan bahwa pembangunan kewilayahan harus menghadirkan keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan, serta menjawab tantangan perubahan iklim dan dinamika global. "Pembangunan harus menghormati batas dan arah tata ruang, dan tata ruang juga perlu adaptif terhadap prioritas pembangunan nasional. Dengan pengelolaan tata ruang yang bertanggung jawab, pembangunan Indonesia akan berjalan lebih berkualitas," pungkasnya.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260210154640-92-1326681/ahy-penataan-ruang-harus-jadi-panglima-pembangunan-inklusif

AHY: Penataan Ruang Harus Jadi Panglima Pembangunan Inklusif

Terkait