Minyak di Pusaran Konflik, Pemerintah Tahan Subsidi atau Jaga APBN?

Judul: Minyak di Pusaran Konflik, Pemerintah Tahan Subsidi atau Jaga APBN?

Jakarta, Harga minyak mentah dunia melonjak di tengah memanasnya perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Adapun konflik ini juga memicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah.Harga minyak naik disebut karena Iran memblokade Selat Hormuz usai dikeroyok AS dan Israel. Dengan begitu, kondisi ini ditenggarai akan mengancam ekonomi global, memicu inflasi, hingga mendorong naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent sempat menembus US$82,37 per barel atau naik sekitar 13 persen pada Senin (2/3) dan menjadi harga tertinggi sejak Januari 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga sempat mencapai level tertinggi sejak Juni 2025 di level US$75,33 per barel atau naik lebih dari 12 persen.
Lihat Juga :Ditutup Iran, Trump Sebut AS Mau Kawal Kapal di Selat HormuzMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM Indonesia masih aman di tengah memanasnya konflik Timur Tengah."Masih cukup 20 hari," kata Bahlil jelang menemui Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/3).Bahlil menyampaikan telah menyiapkan langkah antisipasi terkait pasokan minyak dunia yang berpotensi terdampak buntut kejadian itu."Karena bagaimanapun kita masih melakukan impor 1 juta barel per day (bpd)," katanya.Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah mempunyai nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait suplai minyak dari non-Timur Tengah."Pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan supply dari non Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MOU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain," kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (2/3).Selain itu, Airlangga juga menyebutkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi juga akan ikut naik imbas perang Iran dengan AS dan Israel."Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraina kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya," pungkasnya.Lantas, bagaimana seharusnya kebijakan energi RI dalam mengantisipasi dampak naiknya harga minyak?Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyampaikan pemerintah perlu mengubah fokus kebijakan energi dari menahan harga untuk semua orang menjadi melindungi daya beli kelompok rentan ketika harga minyak dunia menembus US$80 per barel. Menurutnya, harga minyak dunia yang tinggi akan memperbesar tagihan impor energi, menekan neraca eksternal, dan meningkatkan risiko inflasi biaya transportasi.Dengan begitu, Syafruddin mengungkapkan pemerintah perlu mengurangi subsidi yang bocor ke kelompok mampu dan memindahkan anggaran ke bantuan tunai terarah, subsidi transportasi publik, serta dukungan biaya energi untuk UMKM dan logistik.
"Pendekatan ini menjaga keadilan sekaligus memperkuat kredibilitas fiskal saat pasar global menaikkan premi risiko energi. Situasi pekan ini juga menunjukkan lonjakan harga dapat terjadi cepat saat konflik Timur Tengah mengganggu pasokan dan pelayaran," ujar Syafruddin kepada .com, Selasa (3/3).Ia menilai stok BBM cukup untuk 20 hari memberi ruang bernapas untuk gangguan singkat. Namun, perang yang berlangsung lama mengubah tantangan dari sekadar stok menjadi keamanan pasok, jadwal kargo, dan biaya pengapalan."Ketika produksi LNG Qatar terganggu dan pasar gas Eropa melonjak tajam, gangguan pasok regional cepat menular ke harga global. Kondisi seperti ini akan menaikkan tagihan impor energi, memperbesar kebutuhan valas, dan menambah tekanan pada rupiah serta inflasi," kata Syafruddin.Dengan demikian, menurut Syafruddin, pemerintah perlu menyiapkan paket ketahanan berupa diversifikasi sumber dan rute impor, dan penguatan manajemen stok dan jadwal kedatangan. Kemudian, protokol penghematan konsumsi sektor intensif BBM saat darurat, serta percepatan substitusi impor lewat efisiensi dan bauran energi domestik.Lihat Juga :Bahlil soal Konflik Timteng: Insyaallah Idulfitri BBM Belum NaikAnalis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengungkapkan proyeksi harga minyak dalam jangka pendek sangat bergantung terhadap eskalasi geopolitik dan risiko gangguan pasokan, terutama jika konflik melibatkan jalur strategis Selat Hormuz.Ia memproyeksikan apabila tensi terus berlanjut, maka harga minyak dunia bisa bertahan di kisaran US$80 sampai US$90 per barel. Bahkan, bisa menyentuh tiga digit jika terdapat gangguan distribusi serius."Dalam jangka panjang, tren global menuju transisi energi dan perlambatan ekonomi dunia bisa menahan kenaikan harga secara ekstrem. Artinya, lonjakan bisa terjadi, tapi tidak otomatis permanen," ungkap Ronny kepada .com, Selasa (3/3).[Gambas:Photo CNN]Terkait subsidi BBM, Ronny mengatakan pilihan kebijakannya hanya dua, yakni menahan harga dan membiarkan APBN berdarah-berdarah, atau menyesuaikan harga dan menerima konsekuensi inflasi yang menimbulkan kemarahan publik.Ia menerangkan jika subsidi ditambah, maka defisit fiskal akan melebar dan ruang belanja produktif, termasuk infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial akan berkurang. Sementara, jika subsidi dikurangi tanpa desain kompensasi yang presisi, maka daya beli masyarakat bawah terpukul."Jadi jawabannya tidak hanya soal "naik atau tidak". Memang dibutuhkan reformulasi subsidi menjadi lebih targeted. Karena subsidi energi universal memang boros dan cenderung salah sasaran. Secara ekonomi publik, ini momen untuk mempercepat pergeseran ke subsidi berbasis penerima manfaat langsung," jelas Ronny.[Gambas:Video CNN]
Menerka Arah Kebijakan Energi Pemerintah

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260304083857-85-1334084/minyak-di-pusaran-konflik-pemerintah-tahan-subsidi-atau-jaga-apbn