Membredel Dampak Lonjakan Harga Minyak di Atas US$100/Barel ke RI

Judul: Membredel Dampak Lonjakan Harga Minyak di Atas US$100/Barel ke RI

Jakarta, Lonjakan harga minyak dunia yang menembus level US$100 per barel kembali memunculkan kekhawatiran akan stabilitas perekonomian Indonesia. Kenaikan harga energi global tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tekanan pada berbagai sektor ekonomi domestik, mulai dari anggaran negara hingga daya beli masyarakat.Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyaknya, Indonesia relatif rentan terhadap gejolak harga energi global. Ketika harga minyak dunia naik signifikan, biaya impor energi akan meningkat dan berdampak pada keseimbangan fiskal serta sektor eksternal.Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai lonjakan harga minyak hingga di atas US$100 per barel hampir pasti memberikan tekanan bagi perekonomian nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ronny, tekanan tersebut akan muncul terutama pada dua sektor utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nilai tukar rupiah.Lihat Juga :Harga Minyak Jebol ke US$100 per Barel Tertinggi Sejak Juli 2022
"Jika harga minyak dunia sudah menembus US$100 per barel, tekanan ke ekonomi Indonesia hampir pasti muncul di dua sisi sekaligus, yakni APBN dan nilai tukar rupiah," kata Ronny kepada .com, Senin (9/3).Ia menjelaskan, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyaknya sehingga kenaikan harga global secara langsung meningkatkan biaya impor energi.Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperlebar defisit neraca migas Indonesia. Ketika nilai impor energi meningkat, tekanan terhadap neraca perdagangan sektor energi juga ikut bertambah."Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyaknya, sehingga setiap kenaikan harga global langsung menaikkan biaya impor energi dan memperlebar defisit neraca migas," ujarnya.Selain berdampak pada neraca perdagangan, lonjakan harga minyak juga akan meningkatkan beban subsidi energi pemerintah. Jika harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama, pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menahan harga energi di dalam negeri.Menurut Ronny, situasi tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah secara signifikan."Jika harga bertahan lama di atas US$100, ruang fiskal pemerintah akan benar-benar tertekan parah," kata dia.Dalam kondisi seperti itu, pemerintah pada dasarnya memiliki tiga pilihan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pertama,menambah subsidi energi agar harga BBM di dalam negeri tetap stabil. Namun kebijakan ini akan meningkatkan beban APBN.Pilihan kedua adalah menaikkan harga BBM agar lebih mendekati harga keekonomian. Sementara pilihan ketiga,mempertahankan harga BBM tetapi mengorbankan anggaran untuk sektor lain."Dalam situasi seperti ini, pemerintah biasanya punya tiga pilihan, yakni menambah subsidi, menaikkan harga BBM, atau menahan harga tetapi mengorbankan anggaran sektor lain," jelas Ronny.
Ia menilai risiko kenaikan harga BBM di dalam negeri akan meningkat apabila harga minyak global bertahan tinggi dalam jangka waktu lama.Selain itu, lonjakan harga minyak juga dapat memicu tekanan pada nilai tukar rupiah. Kenaikan impor energi biasanya meningkatkan kebutuhan devisa, sehingga berpotensi melemahkan mata uang domestik.Butuh Waktu KembaliRonny juga menyoroti bahwa durasi dampak dari lonjakan harga minyak sangat bergantung pada kondisi geopolitik global serta pasokan energi dunia. Pengalaman historis menunjukkan pasar biasanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyesuaikan diri terhadap lonjakan harga energi."Secara historis, setiap kali minyak menembus US$100, pasar biasanya membutuhkan tiga sampai enam bulan untuk menemukan keseimbangan baru," imbuhnya.Keseimbangan tersebut biasanya tercapai melalui peningkatan produksi oleh negara produsen atau melalui penurunan permintaan global akibat harga energi yang terlalu tinggi. Selama periode penyesuaian tersebut, negara pengimpor minyak seperti Indonesia akan terus merasakan tekanan pada inflasi, subsidi energi, dan nilai tukar.Untuk merespons kondisi tersebut, Ronny menilai pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah strategis. Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengamankan kondisi fiskal dengan memperketat belanja negara yang kurang produktif.Selain itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan stabilitas energi dan pangan agar tekanan inflasi tidak semakin meluas.Langkah kedua adalah memperkuat cadangan energi nasional serta melakukan diversifikasi pasokan. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi kilang domestik serta percepatan program transisi energi.Ketiga, yakni dengan menjaga stabilitas rupiah serta arus modal agar tekanan dari sektor eksternal tidak semakin membesar. Ronny menekankan pentingnya koordinasi kuat antara pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi."Koordinasi kuat antara pemerintah dan bank sentral sangat penting agar lonjakan harga energi tidak berubah menjadi lonjakan inflasi yang jauh lebih tinggi," beber Ronny.Lihat Juga :Purbaya Bakal Coret Anggaran MBG yang Tak Terkait MakananDalam situasi harga minyak yang sangat tinggi, Ronny juga menilai pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap prioritas anggaran. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah rasionalisasi sementara anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)."Dalam situasi harga minyak sangat tinggi, menurut saya anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis memang perlu dirasionalisasi sementara," ucapnya.Ia menegaskan langkah tersebut bukan berarti program tersebut tidak penting, tetapi pemerintah harus menyesuaikan prioritas anggaran ketika menghadapi tekanan fiskal akibat lonjakan harga energi. Ia menilai subsidi energi memiliki dampak yang sangat cepat terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.Jika harga energi melonjak dan memicu inflasi, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling terdampak.Untuk itu, rasionalisasi sebagian anggaran MBG melalui penundaan implementasi atau pengurangan skala program sementara dapat menjadi salah satu sumber ruang fiskal.
Di sisi lain, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kenaikan harga minyak dunia tidak selalu langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga BBM di dalam negeri."Kenaikan harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel pada dasarnya tidak selalu langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga BBM di dalam negeri," kata Yusuf.Ia menjelaskan dampak lonjakan harga minyak global biasanya akan terasa melalui beberapa kanal ekonomi. Untuk BBM non-subsidi, kenaikan harga minyak global berpotensi lebih cepat tercermin pada harga ritel karena mekanisme penetapan harganya mengikuti harga keekonomian.Namun keputusan untuk menaikkan harga tetap bergantung pada kebijakan pemerintah serta badan usaha. Sementara itu, untuk BBM bersubsidi, kenaikan harga minyak dunia umumnya tidak langsung diteruskan kepada konsumen.Lihat Juga :Purbaya Ogah Buru-buru Respons Lonjakan Harga Minyak: Baru Satu HariSebaliknya, pemerintah biasanya akan terlebih dahulu menyerap kenaikan tersebut melalui peningkatan subsidi energi."Artinya, dampak awal dari lonjakan harga minyak global kemungkinan besar akan muncul dalam bentuk tekanan terhadap APBN, bukan langsung pada kenaikan harga BBM subsidi di tingkat konsumen," tuturnya.Durasi dampak dari kenaikan harga minyak tersebut juga sangat bergantung pada seberapa lama harga minyak global bertahan tinggi. Jika lonjakan harga hanya bersifat sementara, pemerintah biasanya masih mampu menyerap tekanan tersebut melalui APBN dalam jangka waktu tertentu.Namun jika harga minyak bertahan tinggi selama beberapa kuartal, ruang fiskal pemerintah akan semakin tertekan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah pada akhirnya harus memilih antara menambah subsidi secara signifikan, menyesuaikan harga BBM, atau melakukan realokasi anggaran."Karena itu, respons pemerintah yang paling rasional adalah kombinasi dari beberapa langkah kebijakan. Pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan penyesuaian asumsi makro dalam APBN, terutama asumsi harga minyak dan nilai tukar, untuk menghitung ulang kebutuhan subsidi energi," kata Yusuf.[Gambas:Photo CNN]Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat buffer fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari komoditas yang sedang mengalami kenaikan harga. Jika tekanan fiskal semakin besar, opsi penajaman subsidi agar lebih tepat sasaran juga perlu dipertimbangkan."Dalam konteks tersebut, realokasi anggaran dari program prioritas lain, termasuk program MBG dapat menjadi salah satu opsi kebijakan. Jika lonjakan harga minyak berlangsung cukup lama dan kebutuhan subsidi energi meningkat tajam, pemerintah kemungkinan perlu mengalihkan sebagian anggaran dari beberapa program flagship lainnya untuk menjaga stabilitas harga energi," terangnya.Hal ini karena kenaikan harga BBM memiliki dampak luas terhadap inflasi, biaya logistik, serta daya beli masyarakat. Dengan demikian, lonjakan harga minyak dunia di atas US$100 per barel kemungkinan besar akan terlebih dahulu meningkatkan tekanan terhadap APBN.Sementara itu, dampak terhadap harga BBM domestik, terutama BBM non-subsidi, berpotensi muncul lebih cepat tergantung pada mekanisme penyesuaian harga keekonomian."Jika kondisi tersebut bertahan lama, pemerintah hampir pasti harus melakukan kombinasi penyesuaian kebijakan subsidi, realokasi anggaran termasuk dari program prioritas, serta kemungkinan penyesuaian harga secara bertahap untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal," pungkasnya.[Gambas:Video CNN]
Lonjakan Harga Minyak Tak Melulu Jadi Ajang Naikkan BBM

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260310060636-85-1336145/membredel-dampak-lonjakan-harga-minyak-di-atas-us-100-barel-ke-ri