DEN Sebut DME Bisa Tingkatkan Nilai Tambah Domestik

Jakarta, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Kholid Syeirazi, mendorong perubahan cara pandang terhadap skema subsidi energi nasional. Menurutnya, subsidi untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi *dimethyl ether* (DME) tidak seharusnya dipandang sebagai beban fiskal semata, melainkan investasi strategis yang dapat memperkuat ketahanan energi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Pendekatan ini penting, kata Kholid, mengingat subsidi LPG selama ini lebih banyak mengalir untuk produk impor. Berbeda dengan DME yang diproduksi dari sumber daya domestik, khususnya batu bara berkalori rendah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik," ujar Kholid di Jakarta, Rabu (13/5).

Ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor memang masih sangat tinggi. Sekitar 80 persen atau 7,2 juta ton dari total kebutuhan LPG nasional per tahun masih dipenuhi melalui impor. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara berkalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum terserap pasar secara optimal.

Menurut Kholid, cadangan tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui proyek strategis yang sedang dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga. Proyek Percepatan Pengembangan *Coal to DME*, yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026 dalam rangkaian *Groundbreaking* Proyek Hilirisasi ke-2, dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus memanfaatkan batu bara yang kurang dimanfaatkan.

"Kita punya *stranded* batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME," jelasnya.

Kholid menambahkan, pembangunan DME tidak bisa hanya dilihat dari sisi keekonomian jangka pendek. Proyek ini berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional, yang merupakan bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketergantungan pada impor energi, lanjutnya, menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global seperti konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

"Misalnya kita punya uang tapi barangnya enggak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus memperhitungkan aspek *net social benefit* secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME. Jika negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak.

"Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang," kata Kholid.

Proyek DME saat ini masih terus dimatangkan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Danantara dan BRIN, terutama terkait kualitas produk dan skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat. Kholid berharap proyek DME dapat mulai bergerak tahun ini. Namun, detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya.

"Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini," pungkasnya.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260513133628-625-1358224/den-sebut-dme-bisa-tingkatkan-nilai-tambah-domestik

DEN Sebut DME Bisa Tingkatkan Nilai Tambah Domestik

Terkait