DPR Minta Data Kemiskinan Diperbaharui Pascabencana Sumatra

Judul: DPR Minta Data Kemiskinan Diperbaharui Pascabencana Sumatra

Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J Rumambi meminta data kemiskinan nasional diperbaharui pascabencana di Pulau Sumatra.Berdasar laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan nasional sebesar 8,47 persen (sekitar 23,85 juta orang) dan miskin ekstrem 0,85 persen (sekitar 2.38 juta orang).Angka itu berpotensi naik setelah banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga berdampak langsung pada hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian masyarakat, aset produktif, menurunnya daya beli, serta meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi."Lonjakan angka kemiskinan pascabencana harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Negara wajib memastikan dampak sosial-ekonomi masyarakat terdampak tercatat dan tertangani dengan baik, maka dari itu BPS harus melakukan pemutakhiran data kemiskinan nasional," kata Matindas dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/1).
Lihat Juga :Cak Imin Prediksi Banjir Sumatra Naikkan Angka Kemiskinan 0,49 PersenIa mengingatkan digitalisasi dan validasi data kemiskinan oleh BPS harus dilakukan secara komprehensif, cepat, dan adaptif terhadap situasi pascabencana.Ia menyebut tanpa data yang mutakhir dan mencerminkan kondisi riil pascabencana, risiko salah sasaran bantuan sangat besar."Masyarakat yang tiba-tiba jatuh miskin akibat bencana bisa tidak terjangkau program perlindungan sosial, sementara data lama tidak lagi relevan," ujar Matindas.Matindas juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara BPS, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, agar kelompok masyarakat terdampak bencana dapat segera masuk dalam skema bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Perbaikan data ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam penyusunan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi nasional tahun 2026 agar lebih inklusif dan responsif terhadap krisis," ujarnya.Berdasar data BNPB per 17 Januari, bencana di tiga provinsi itu menimbulkan 1.190 korban jiwa. Ada 141 jiwa masih hilang. Adapun total pengungsi mencapai 131 ribu jiwa. (yoa/isn)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260117141003-32-1317934/dpr-minta-data-kemiskinan-diperbaharui-pascabencana-sumatra

DPR Minta Data Kemiskinan Diperbaharui Pascabencana Sumatra

Terkait