Kasatgas PRR Minta Pemda Lengkapi Data Korban Pascabencana Sumatra
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menekankan pentingnya kecepatan dan kelengkapan data dari pemerintah da...
Menurut Tito, pemerintah pusat akan memprioritaskan daerah yang paling cepat menyerahkan data korban bencana. Ia menjelaskan bahwa strategi penyaluran bantuan sangat sederhana: semakin cepat data dikirim, semakin cepat pula bantuan sosial akan disalurkan.
Penyaluran bantuan tahap pertama mencapai hampir Rp900 miliar. Kabupaten Pidie Jaya menerima alokasi terbesar karena dinilai paling cepat dan paling lengkap dalam menyerahkan data korban terdampak kepada pemerintah pusat. Dari total bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya dialokasikan untuk Aceh, dan lebih dari Rp200 miliar di antaranya disalurkan ke Pidie Jaya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris sebesar Rp840 juta untuk 56 korban meninggal dunia, bantuan Rp115 juta untuk 23 korban luka berat, serta jaminan hidup (jadup) senilai sekitar Rp89,9 miliar untuk 66.629 jiwa selama 90 hari.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara (huntara) sebesar Rp56,5 miliar untuk 18.839 kepala keluarga, serta bantuan stimulan sosial ekonomi senilai Rp94,1 miliar untuk 18.839 kepala keluarga guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Total bantuan ini mencapai Rp241,6 miliar dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut menyalurkan 250 paket perlengkapan ibadah, 20 unit dump truck, tujuh unit excavator, serta tiga unit backhoe loader untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Tito menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap juga bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah, termasuk pilihan warga apakah rumah akan dibangun di lahan sendiri atau di kawasan hunian komunal.
Tito meminta para kepala daerah untuk segera membentuk tim guna mendata warga secara rinci agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan. Ia menambahkan bahwa jika data sudah lengkap, eksekusi pembangunan dapat langsung dilakukan bersama BNPB dan Kementerian Perumahan.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260307135547-25-1335377/kasatgas-prr-minta-pemda-lengkapi-data-korban-pascabencana-sumatra
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
11 Apr 2026
BMKG Catat 74 Gempa Susulan Guncang di Adonara Flores Timur
11 Apr 2026
Hampir 1 Ton Sampah Diangkut dari Kawasan Bromo
10 Apr 2026
KPK Total Tangkap 16 Orang Terkait OTT Bupati Tulungagung
10 Apr 2026
FOTO: Layanan Publik Normal saat WFH ASN
10 Apr 2026
Bantah Urus Kasus, Sahroni Jelaskan Serahkan Rp300 Juta ke Pemeras
10 Apr 2026
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo