KPK Periksa Kadis SDA Kabupaten Bekasi Diduga Terima Rp2,9 M
Judul: KPK Periksa Kadis SDA Kabupaten Bekasi Diduga Terima Rp2,9 M Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstr...
Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln untuk mengonfirmasi penerimaan uang sejumlah Rp2,94 miliar dari Pengusaha Sarjan, Jumat (10/4).Pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas perkara dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi yang menyeret Bupati Bekasi periode 2025-2030 Ade Kuswara dan ayahnya yang bernama H.M Kunang. Adapun Sarjan sudah berstatus sebagai terdakwa."Hari ini penyidik melakukan pemanggilan terhadap seorang saksi, salah satunya adalah saudara HL [Henri Lincoln] di mana saudara HL dalam pemeriksaan kali ini berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dari saudara SRJ [Sarjan] yang merupakan pihak swasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga :Hakim MK Liliek Prisbawono Adi Berharta Rp5,9 MiliarDalam pemeriksaan itu, Budi bilang penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang yang diterima Henri dari Sarjan. Namun, jumlah pastinya akan diinformasikan lebih lanjut.
"Dalam pemeriksaan hari ini penyidik juga lakukan penyitaan terhadap uang yang diduga diterima dari saudara SRJ. Untuk jumlahnya nanti kami akan cek karena tentu penyidik masih akan terus menelusuri apakah masih ada penerimaan-penerimaan lainnya," ungkap dia.KPK memproses hukum tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi. Mereka ialah Bupati Ade Kuswara, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, H.M Kunang, dan Sarjan.Ade Kuswara dan H.M Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sementara Sarjan selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) hurufa atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. Berkas perkara Sarjan sudah dilimpahkan ke pengadilan.Sarjan didakwa menyuap Bupati Ade Kuswara dengan uang sejumlah Rp11,4 miliar agar mendapat paket pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2025.Sarjan merupakan Direktur PT Zaki Karya Membangun dan Pemilik CV Mancur Berdikari, CV Barok Konstruksi, CV Lor Jaya, CV Singkil Berkah Anugerah, dan PT Tirta Jaya Mandiri.Uang diduga suap itu diberikan melalui perantara H.M Kunang sejumlah Rp1 miliar.Kemudian saksi Sugiarto sebesar Rp3,3 miliar, Ricky Yuda Bahtiar alias Nyai sebesar Rp5,1 miliar, dan Rahmat bin Sawin alias Acep sebesar Rp2 miliar.Selain kepada Ade Kuswara, jaksa menyebut Sarjan diduga juga memberi uang kepada pihak lain.Di antaranya Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln sejumlah Rp2.940.000.000,00.Lihat Juga :Sahroni Diperas KPK Gadungan soal Perkara, Panik Serahkan Rp300 JutaKemudian Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro sejumlah Rp500.000.000,00. Lalu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nurchaidir sejumlah Rp300.000.000,00; serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Imam Faturochman sejumlah Rp280.000.000,00.Atas perbuatannya, Sarjan didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)junctoPasal 127 ayat (1)junctoPasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (ryn/ugo)
Add
as a preferred source on Google
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260410192811-12-1346705/kpk-periksa-kadis-sda-kabupaten-bekasi-diduga-terima-rp29-m
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
10 Apr 2026
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
10 Apr 2026
Jaksa Agung Ungkap Satgas PKH Pulihkan Uang Negara Rp371 Triliun
10 Apr 2026
Sistem Kerja Baru, Wamendagri Pastikan Layanan Publik Lampung Optimal
10 Apr 2026
Puluhan Rumah di Kabupaten Bandung Rusak Diterjang Angin Kencang
10 Apr 2026
KPK Geledah 12 Lokasi di Madiun Terkait Kasus Walkot Maidi
10 Apr 2026
FOTO: Heboh Nelayan Temukan Benda Mirip Torpedo di Laut Gili Trawangan