Menteri PU Pantau Sekolah Rakyat: Copot Pejabat sampai Turun Langsung

Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung memantau pembangunan Sekolah Rakyat.Bahkan, Dody sampai harus mencopot sejumlah pejabat agar proyek ini bisa selesai tepat waktu.Dody mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan rampung Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru pada Juli 2026.

"Insyaallah selesai di Juni 2026," ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).Lihat Juga :Bos Badan Gizi Ungkap Nasib MBG Usai Anggaran Dipangkas Jadi Rp268 T

Ia menyebut progres pembangunan saat ini sudah 59 persen dan dipantau setiap hari. Menurut Dody, terdapat proyek Sekolah Rakyat yang progres pembangunannya bisa mencapai 1-2 persen per hari.Dengan capaian tersebut, ia optimistis pembangunan 88 proyek Sekolah Rakyat dari 93 bisa selesai tepat waktu.Meski begitu, Dody mengakui proses pembangunan berjalan di luar perkiraannya karena terjadi keterlambatan.Ia menilai keterlambatan tersebut seharusnya tidak terjadi jika Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja optimal.Lihat Juga :JOGJA FINANCIAL FESTIVALCanda Purbaya: Nyesel Jadi Menkeu, Gaji Turun hingga Berat Badan SusutAkibat kondisi tersebut, Dody mengaku mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah pejabat."Harus diakui memang pembangunannya agak di luar perakiraan saya karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Harusnya keterlambatan seperti ini tidak boleh terjadi, tapi ya yang sudah sudahlah," ujar Dody."Sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," sambungnya.Selama memantau pembangunan Sekolah Rakyat secara langsung, Dody mengaku kerap memberikan berbagai solusi percepatan, tetapi tidak dijalankan secara serius.Lihat Juga :JOGJA FINANCIAL FESTIVALPurbaya Singgung 'Ekonom Tiktok' saat Ditanya Siswa SMA"Solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya sambil bercanda, sehingga tidak pernah diindahkan. Manakala kejadian itu benar-benar terjadi, mereka semua di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agak gelagapan," ucap Dody.Dody pun menyayangkan masih adanya oknum di lingkungan Kementerian PU yang mencoba melakukan praktik tidak terpuji dalam pembangunan proyek."Sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain, masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat," katanya.Ia bahkan menyebut proyek sempat nyaris mangkrak akibat persoalan tersebut."Sehingga, kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," ujar Dody.
Dody turut mengungkap masih ada sejumlah daerah dengan progres pembangunan terendah, yakni Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.Sementara itu, progres tertinggi tercatat di Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan.Ia menilai proyek Sekolah Rakyat sangat penting karena merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem."Sekolah rakyat itu adalah ide dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memutus garis kemiskinan ekstrem," katanya.Dody menyebut pendidikan menjadi cara paling efektif untuk memutus garis kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. (dhz/sfr)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260522180724-92-1361348/menteri-pu-pantau-sekolah-rakyat-copot-pejabat-sampai-turun-langsung

Menteri PU Pantau Sekolah Rakyat: Copot Pejabat sampai Turun Langsung

Terkait