Gaya Hidup 20 Apr 2026 3 views

Guru Besar UPH Soroti Etika AI hingga PR Pariwisata RI

Jakarta, Sejumlah guru besar Universitas Pelita Harapan (UPH) menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari kesiapan menghadapi kecerdasan buatan (AI), etika pol...

Guru Besar UPH Soroti Etika AI hingga PR Pariwisata RI
Jakarta, Sejumlah guru besar Universitas Pelita Harapan (UPH) menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari kesiapan menghadapi kecerdasan buatan (AI), etika politik, hingga persoalan sektor pariwisata.Guru Besar bidang ilmu pendidikan, Prof. Dr. Ir. Drs. Khoe Yao Tung, MM., M.Kom., MSc.Ed., M.Ed., DTh., menilai Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi pesatnya perkembangan AI, terutama dalam konteks pendidikan."Pada dasarnya kita masih belum siap, karena AI ini tidak bisa dibendung.

Kita perlu etika pemakaian AI dan juga keamanannya," ujarnya saat diwawancarai .com, Senin (20/4). UPH Kukuhkan 5 Guru Besar, Angkat Isu Korupsi hingga AIMenurut Khoe, tanpa pemahaman yang tepat, penggunaan AI berpotensi menimbulkan risiko serius, khususnya bagi generasi muda. "Kalau kita tidak persiapkan anak-anak menggunakan dengan benar dan etis, itu akan menjadi bahaya bagi kita," katanya.Ia menekankan pentingnya penguatan konsep AI citizenship sebagai bagian dari sistem pendidikan."Kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menghindari.

Kita justru harus merangkul, tetapi dengan kerangka yang jelas," imbuhnya.Sementara itu, Guru Besar bidang ilmu politik, Prof. Dr. Drs. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., M.M., M.Si., mengajak publik untuk kembali memahami esensi kekuasaan sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan bersama (bonum commune).Ia menegaskan, sistem politik dan kebijakan publik harus berpijak pada prinsip dasar yang tidak hanya legal, tetapi juga moral.Lihat Juga :UPH Kukuhkan 5 Guru Besar, Angkat Isu Korupsi hingga AI"Kebaikan bersama itu berarti setelah regulasi, segala aturan, segala sistem yang terjadi, pertama-tama harus ada di dalamnya hukum kodrat.

Hukum kodrat itu ada tiga, yakni hukum Tuhan, manusia, dan alam," ujarnya.Menurut Thomas, agar konsep bonum commune benar-benar terwujud dalam sistem politik dan kebijakan publik di Indonesia, ketiga prinsip tersebut perlu diinternalisasi dalam hukum positif."Harus ada makna, nilai, dan tujuan, yaitu menuju kebahagiaan bersama," katanya.Di sisi lain, Guru Besar bidang manajemen hospitality dan pariwisata, Prof. Dr. Juliana, S.E., M.M., menyoroti masih lemahnya kualitas layanan dan kebersihan di sektor pariwisata Indonesia."Keramahtamahannya masih kurang kalau di Indonesia.

Dalam hal kebersihan juga masih jadi PR besar," ujarnya.Guru besar UPH. / Jurnalia SibungaIa menilai, penguatan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan komunitas, kreativitas, serta peningkatan standar layanan.Beragam pandangan ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga kesiapan dalam membangun etika, tata kelola, serta kualitas interaksi sosial di berbagai sektor strategis. (nga/tis)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20260420163045-284-1350074/guru-besar-uph-soroti-etika-ai-hingga-pr-pariwisata-ri
Dapatkan update mingguan

Langganan newsletter Buletin8.