Evaluasi MBG, Walkot Bogor Fokus di Akurasi Data Penerima Manfaat
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program ini benar-benar tepat sasaran....
Menurut Dedie, sistem pendataan yang sedang dikembangkan oleh Kota Bogor tidak hanya berfungsi untuk memantau pelaksanaan MBG, tetapi juga untuk memastikan akurasi data penerima manfaat. "Sistem ini bukan hanya untuk memonitor, tetapi juga kita bangun untuk memastikan bahwa warga yang mendapatkan manfaat dari keberadaan MBG ini betul-betul terdata dengan baik," jelas Dedie di Kota Bogor pada Selasa, 20 Januari.
Ia menjelaskan bahwa data penerima manfaat tidak hanya bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, tetapi juga mencakup kelompok lain yang membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, posyandu, anak-anak balita, termasuk anak-anak yang mengalami stunting.
Dedie menambahkan bahwa ke depannya, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga akan diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan stunting di Kota Bogor. "Kuncinya adalah bagaimana Kota Bogor membangun database warga yang akurat supaya penerima manfaat juga didistribusikan sesuai dengan data yang akurat," ujarnya.
Penerima manfaat program MBG harus memenuhi persyaratan tertentu. Dedie mencontohkan, desil 1 sampai desil 5 bisa dijadikan alternatif untuk mendapatkan manfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk anak-anaknya yang stunting.
Saat ini, Kota Bogor telah memiliki 86 dapur MBG dari target 110 dapur. Dedie menyebutkan bahwa dari setiap dapur tersebut, ada sekitar 3.000 penerima manfaat. "Dari total dapur yang ada saat ini, maka sekitar 240.000 warga yang telah menerima manfaat," pungkasnya.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260126162327-25-1321206/evaluasi-mbg-walkot-bogor-fokus-di-akurasi-data-penerima-manfaat
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
10 Apr 2026
KPK Total Tangkap 16 Orang Terkait OTT Bupati Tulungagung
10 Apr 2026
FOTO: Layanan Publik Normal saat WFH ASN
10 Apr 2026
Bantah Urus Kasus, Sahroni Jelaskan Serahkan Rp300 Juta ke Pemeras
10 Apr 2026
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
10 Apr 2026
Jaksa Agung Ungkap Satgas PKH Pulihkan Uang Negara Rp371 Triliun
10 Apr 2026
Sistem Kerja Baru, Wamendagri Pastikan Layanan Publik Lampung Optimal