Istana Sorot OTT KPK di PN Depok

Istana Kepresidenan menyatakan keprihatinan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pengadilan Negeri Depok. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Jumat (6/2), menyampaikan bahwa pemerintah terus mengimbau semua institusi untuk melakukan perbaikan diri.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya menekan potensi korupsi di lingkungan pengadilan, salah satunya dengan menaikkan gaji hakim. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa upaya tersebut tidak serta-merta menghilangkan praktik kotor. "Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kita berharap dengan diberikan kesejahteraan, tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," ujarnya.

OTT KPK di PN Depok, Jawa Barat, diduga terkait dengan perpindahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa OTT tersebut menyasar Aparat Penegak Hukum di Depok dan berkaitan dengan sengketa lahan.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, mengungkapkan bahwa ada tiga orang dari PN Depok yang diamankan KPK pada Kamis (5/2). "Info yang saya terima ada tiga orang dari PN Depok yaitu wakil, ketua, dan juru sita," kata Hery Supriyono di Depok, Jumat (6/2). Namun, Hery mengaku belum mengetahui secara detail kasus yang menjerat bawahannya tersebut.

Salah satu yang terjerat dalam OTT tersebut adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan. Hakim Agung sekaligus Juru Bicara MA, Yanto, membenarkan informasi tersebut pada Jumat (6/2). "Infonya betul nggih. Saya belum tahu (ada berapa hakim yang ikut ditangkap), yang jelas wakilnya," kata Yanto.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260206154320-32-1325419/istana-sorot-ott-kpk-di-pn-depok

Istana Sorot OTT KPK di PN Depok

Terkait