Satgas PRR Fokus Pulihkan Kondisi Sosial-Ekonomi Pascabencana Sumatra
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) saat ini memfokuskan upaya pemulihan pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana di Aceh,...
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dalam kunjungan bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, ke hunian sementara (huntara) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan. Bantuan tersebut meliputi penyediaan huntara hingga dukungan pemulihan ekonomi keluarga.
Setelah masa kedaruratan, pemerintah menyediakan hunian bagi para pengungsi, baik berupa hunian sementara maupun hunian tetap (huntap). "Berikutnya, bagaimana yang di pengungsian ini disiapkan hunian sementara, atau kemudian langsung hunian tetap," ujar Saifullah pada Jumat (6/3).
Mengingat skala bencana yang luas dan mencakup beberapa provinsi, penanganan melibatkan berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. "Karena skalanya luas dan besar, Presiden melalui Pak Mendagri selaku Ketua Satgas menugaskan banyak instansi untuk terlibat," jelas Saifullah.
Sinergi juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama dalam pembangunan huntara dan huntap. Saifullah menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada perbedaan standar fasilitas dalam implementasinya. Ini karena pemerintah berupaya menyediakan tempat tinggal yang layak secepat mungkin bagi para pengungsi. "Daripada masyarakat terlalu lama berada di tenda pengungsian, lebih baik segera dipindahkan ke hunian sementara. Jika ada kekurangan di huntara nanti bisa diperbaiki atau disesuaikan," katanya.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan sebesar Rp3 juta per kepala keluarga bagi mereka yang menempati huntara dan huntap, dengan asumsi sebagian besar peralatan rumah tangga hilang atau rusak akibat bencana. Selain itu, ada bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga untuk membantu mereka memulai kembali kehidupan pascabencana. Selama tinggal di huntara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk pembelian lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang setiap hari selama tiga bulan. "Jadi setiap orang menerima Rp450 ribu per bulan untuk kebutuhan lauk pauk dan diberikan selama tiga bulan," tutur Saifullah.
Saifullah juga menekankan pentingnya ketepatan data korban sebagai faktor vital dalam pemulihan Sumatra. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan secara detail melalui kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Yang paling mengetahui kondisi masyarakat sampai ke kampung-kampung adalah bupati dan wali kota, sehingga pendataan harus dilakukan oleh pemerintah daerah," pungkas Saifullah.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260308172456-25-1335644/satgas-prr-fokus-pulihkan-kondisi-sosial-ekonomi-pascabencana-sumatra
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
10 Apr 2026
KPK Total Tangkap 16 Orang Terkait OTT Bupati Tulungagung
10 Apr 2026
FOTO: Layanan Publik Normal saat WFH ASN
10 Apr 2026
Bantah Urus Kasus, Sahroni Jelaskan Serahkan Rp300 Juta ke Pemeras
10 Apr 2026
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
10 Apr 2026
Jaksa Agung Ungkap Satgas PKH Pulihkan Uang Negara Rp371 Triliun
10 Apr 2026
Sistem Kerja Baru, Wamendagri Pastikan Layanan Publik Lampung Optimal