Pemerintah Mulai Kaji Potong Gaji Menteri-DPR di Tengah Krisis Timteng

Pemerintah sedang mengkaji secara mendalam wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR sebagai upaya penghematan anggaran di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa kajian tersebut sedang didetailkan.

Prasetyo menjelaskan bahwa meskipun cadangan BBM nasional Indonesia relatif aman, situasi ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan penghematan. Ia mencontohkan langkah-langkah penghematan seperti mengurangi konsumsi BBM dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.

"Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan," kata Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3).

Konflik di Timur Tengah memanas setelah serangan Israel-Amerika Serikat ke Iran, yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak mentah dunia. Beberapa negara telah mengambil langkah penghematan, seperti Filipina yang menerapkan empat hari kerja.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mempertimbangkan langkah penghematan ini, termasuk opsi pemotongan gaji anggota kabinet dan DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mendukung wacana pemotongan gaji tersebut. Menurut Arse, dalam kondisi seperti ini, semua program pemerintah perlu ditinjau ulang.

"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua," ujar Arse setelah pelepasan peserta mudik di DPP Golkar, Selasa (17/3).

Arse bahkan mendorong efisiensi anggaran untuk semua program pemerintah. Ia menekankan bahwa semua alokasi anggaran yang bersumber dari APBN harus dievaluasi agar lebih rasional di tengah konflik.

"Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gajinya, program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," kata Arse.

"Artinya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu," tambahnya.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260317153000-32-1339075/pemerintah-mulai-kaji-potong-gaji-menteri-dpr-di-tengah-krisis-timteng

Pemerintah Mulai Kaji Potong Gaji Menteri-DPR di Tengah Krisis Timteng

Terkait