Said PDIP: Pidato Prabowo di Paripurna DPR untuk Jawab Keraguan Pasar

Jakarta, Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus politikus PDIP, Said Abdullah menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang mencatat tradisi baru di paripurna DPR memiliki makna yang dalam.Menurut Said, Prabowo hadir untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas dan stabilitas fiskal nasional. Dia meyakini keraguan itu akan dijawab Prabowo dalam pidatonya di Paripurna.Lihat Juga :Tiba di DPR, Prabowo Bakal Pidato 45 Menit di Sidang Paripurna

"Nampaknya ini Presiden hadir langsung pidato di Paripurna tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu punya makna yang dalam, yang pertama untuk menjawab keraguan pasar," kata Said jelang Paripurna di kompleks parlemen, Rabu (20/5).Prabowo dalam pidatonya disebut akan berbicara soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Said meyakini Prabowo akan menyampaikan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tak terlepas dari kondisi geopolitik global.

"Bapak Presiden juga akan menyampaikan bahwa apa yang kita alami saat ini tidak terlepas dari tekanan geopolitik dan situasi global, ya," katanya.Dia memahami banyak kekhawatiran dari para pelaku ekonomi dan investor terhadap pengelolaan fiskal. Padahal, kata Said, defisit fiskal saat ini hanya lebih sedikit 3 persen, itu pun masih pada quartal satu.Namun, Said meyakini hingga akhir 2026 defisit fiskal tak akan menyentuh angka 3 persen. Dia memprediksi angkanya hanya akan mentok di 2,6 persen."Karena memang pemerintah melakukan best effort terhadap belanja di kuartal 1. Tapi kekhawatiran itu tidak perlu. Kita menyisakan masih ada 7 bulan dari bulan ini, dan saya yakin paling tinggi defisit kita di APBN 2026 itu sekitar 2.55, maksimal 2,6 [persen]," kata Said.Lihat Juga :Jelang Prabowo Pidato di DPR, IHSG Dibuka Anjlok 1,15 Persen (thr/wis)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260520100336-32-1360265/said-pdip-pidato-prabowo-di-paripurna-dpr-untuk-jawab-keraguan-pasar

Said PDIP: Pidato Prabowo di Paripurna DPR untuk Jawab Keraguan Pasar

Terkait