Video

Pemerintah Iran dikabarkan telah mewajibkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz untuk membayar tarif melintas dalam bentuk aset kripto atau yuan China. Iran menerapkan tarif sebesar satu dolar Amerika Serikat per barel yang hanya dapat dibayarkan menggunakan yuan dan kripto. Penerapan tarif ini dilakukan setelah adanya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, dengan salah satu syarat pembukaan kembali Selat Hormuz. Sejumlah analis ekonomi global menilai penggunaan yuan dan kripto seperti Bitcoin berkaitan dengan sanksi Barat terhadap Iran yang membuat transaksi berbasis dolar Amerika Serikat menjadi sulit. Mata uang kripto dinilai lebih sulit dilacak, sementara penggunaan yuan bertujuan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat. Baca Juga AS Tak Takut Krisis? Trump Klaim Cadangan Minyak Lebih Banyak dari Rusia dan Arab Saudi | SAPA PAGI di Artikel ini bisa dilihat di :

Pemimpin Reform UK Nigel Farage dengan tegas memperingatkan agar Inggris tidak terlibat dalam perang di Timur Tengah, dengan menekankan keterbatasan kemampuan militer negara tersebut dalam konferensi pers pada hari Senin di London. “Kami setidaknya mengirim kapal penyapu ranjau, tetapi kami tidak bisa terlibat lebih jauh dari itu,” katanya. “Kami bahkan tidak memiliki angkatan laut yang memadai. Bahkan HMS Dragon, yang membutuhkan waktu tiga minggu satu hari untuk tiba di Siprus guna melindungi pangkalan kedaulatan Inggris, kini kembali ke dermaga karena mengalami kerusakan.” “Bahkan jika kami ingin membantu blokade, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini adalah penghinaan total bagi negara kita. Ini seharusnya menjadi peringatan terbesar dalam sejarah negara kita terkait pertahanan,” tambah Farage. “Mengenai blokade itu sendiri, sejarah menunjukkan bahwa langkah tersebut bisa berhasil.” Pada hari Minggu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan Amerika akan mulai memberlakukan blokade di selat tersebut pada pukul 10:00 waktu Timur pada hari Senin. Meskipun Teheran dan Washington menandatangani gencatan senjata selama dua minggu, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan setelah 21 jam pembicaraan damai di Islamabad pada hari Sabtu. Mengomentari perkembangan lebih lanjut, Farage menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump kemungkinan berusaha meng

Baca Selengkapnya di Militer Iran mengecam keras rencana blokade Selat Hormuz yang disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Iran menyebut, pembatasan terhadap lalu lintas kapal di laut internasional tidak memiliki dasar hukum. Dilansir dari aljazeera.com pada Selasa (14/4), Iran mengutuk hal itu, lantaran tindakan Trump melanggar prinsip kebebasan navigasi. Komando Terpadu Angkatan Bersenjata Iran menyebut, pembatasan terhadap kapal-kapal di laut internasional merupakan tindakan ilegal dan pembajakan. "Pembatasan yang dilakukan oleh AS terhadap kapal di perairan internasional merupakan tindakan ilegal dan dikategorikan sebagai pembajakan," jelas Komando terpadu angkatan bersenjata Iran. Terkait hal ini, Iran akan secara tegas menerapkan mekanisme permanen untuk mengendalikan Selat Hormuz menyusul ancaman AS. Lanjut, Iran juga menyebut pelabuhan di Teluk Arab dan Laut Oman harus dapat diakses oleh semua pihak atau tidak untuk siapa pun. Menurut Iran, jika akses terhadap pelabuhan mereka dibatasi, maka hal itu berpotensi memicu ketegangan lebih luas dan mengganggu stabilitas kawasan. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut memblokade Selat Hormuz mulai Senin (13/4) imbas nego siasi dengan Iran tak mencapai kesepakatan. Trump menyebut, keputusan ini dilakukan untuk menghentikan seluruh aktivitas ekspor minyak Iran. AS tidak akan membiarkan Iran melakukan perdagang

Iran-AS Saling Ancam Blokade Selat Hormuz.

Peringatan keras disampaikan oleh China atas kondisi konflik yang terjadi dengan AS. China menyatakan dukungan penuh pada Iran dan memperingatkan agar AS tidak ikut campur dalam blokade Selat Hormuz. Menteri Pertahanan China Dong Jun mengatakan bahwa Beijing berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. China juga sedang memantau perkembangan di Timur Tengah dengan cermat. Ia menegaskan bahwa kapal-kapal China terus beroperasi di Selat Hormuz dan menekankan hubungan ekonomi Beijing dengan Iran. “Kapal-kapal kami bergerak masuk dan keluar perairan Selat Hormuz. Kami memiliki perjanjian perdagangan dan energi dengan Iran. Kami akan menghormati dan menjunjung tinggi perjanjian tersebut dan mengharapkan pihak lain untuk tidak ikut campur dalam urusan kami,” katanya. “Iran mengendalikan Selat Hormuz, dan selat itu terbuka untuk kami.” Pernyataan keras dari China disampaikan seusai Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan bahwa mereka mulai memblokade semua jalur maritim keluar dan masuk pelabuhan Iran pada Senin (13/4/2026). Menurut CENTCOM, blokade akan berlaku untuk kapal-kapal dari semua negara yang beroperasi di pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. Termasuk yang berada di Teluk Arab dan Teluk Oman. ' Namun, pasukan AS akan mengizinkan navigasi bebas untuk kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz jika mereka berlayar ke atau dari pelabuhan non-Iran. Blokade ini berlangsu

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menenggelamkan kapal serang Iran yang mendekati blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz, Senin (13/4/2026) Blokade itu diberlakukan mulai pukul 14.00 GMT dan berlaku untuk semua kapal yang akan masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Trump mengancam akan menghancurkannnya seperti yang dilakukan pada pengedar narkoba di kapal-kapal. "Peringatan: Jika ada kapal-kapal ini yang mendekati BLOKADE kita, mereka akan segera DIHILANGKAN, menggunakan sistem pembunuhan yang sama yang kita gunakan terhadap pengedar narkoba di kapal-kapal di laut," tulis Trump di truth Social-nya, Senin (13/4/2026). Lewat cuitan di Truth Social-nya, Trump menyebut sistem pembunuhan terhadap pengedar narkoba di kapal berlangsung cepat dan brutal. Ancaman itu dilontarkan Trump meskipun ada seruan internasional agar gencatan senjata dihormati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Marjani (MJN), ajudan mantan Gubernur Riau Abdul Wahid, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi pada Senin (13/4/2026). Penahanan dilakukan setelah Marjani diperiksa sebagai tersangka baru dalam perkara pemerasan dan penerimaan hadiah. Informasi ini disampaikan oleh Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta. KPK menemukan adanya peran strategis Marjani dalam aliran dana setoran dari sejumlah kepala dinas. Uang tersebut diduga dikumpulkan dan ditampung oleh Marjani untuk kepentingan mantan Gubernur Riau. Bahkan Marjani pun mencoba melakukan perlawanan, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, penetapan tersangka terhadap Marjani tentunya sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sebagai informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada November 2025. Dalam OTT tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Abdul Wahid selaku Gubernur Riau periode 2025–2029. Selain itu, turut ditetapkan MAS yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Kemudian, DAN yang berstatus sebagai tenaga ahli Gubernur Riau juga ikut terseret dalam perkara ini. Penyidik KPK terus mendalami kasus melalui pemeriksaan s

Baca Selengkapnya di Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah telah melakukan serangkaian operasi yang menargetkan pasukan pendudukan Israel dan infrastruktur militer. Upaya ini dilakukan sambil mempertahankan Lebanon dari invasi darat Israel yang sedang berlangsung pada hari Senin (13/4/2026). Operasi tersebut berfokus pada serangan satu arah yang tepat sasaran. Serangan dilakukan menggunakan drone dan kawanan drone FPV yang menargetkan aset dan pasukan militer Israel. Hizbullah juga mengumumkan operasi drone FPV terkoordinasi, yang menargetkan beberapa posisi pasukan pendudukan Israel. Tak hanya satu posisi, serangan menyasar lebih dari 10 tempat perkumpulan militer Zionis. Akibat serangan ini, banyak tentara Israel yang terluka. (Tribun-Video.com/Al-Mayadeen.net) Uploader: Panji Anggoro Putro

Sekutu aliansi NATO menolak terlibat dalam rencana blokade pelabuhan Iran yang disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump. Penolakan ini sekaligus memperuncing ketegangan di dalam aliansi di tengah konflik yang berlangsung enam minggu antara AS dan iran. Sejumlah negara kunci Eropa, Inggris dan Prancis menegaskan tak akan ikut melakukan blokade. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer menegaskan penolakan blokade Selat Hormuz tersebut. "Kami tidak mendukung blokade. Keputusan saya sangat jelas bahwa apa pun tekanannya, kami tidak akan terseret ke dalam perang," ujarnya Selasa (14/3/2026). Sebagai alternatif, negara-negara NATO ini menyiapkan pengamanan pelayaran di Selat Hormuz sampai konflik mereda. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan, aliansinya akan berperan jika 32 anggota penyepakati pembentukan misi bersama. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan negaranya akan menggelar konferensi dengan Inggris dan mitra lain guna membentuk misi multinasional. "Misi yang sepenuhnya defensif ini, yang berbeda dari pihak-pihak yang bertikai, akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan," kata Macron. Rencana tersebut mencakup pengawalan kapal tanker dan penetapan jalur aman bagi pelayaran internasional. Sumber diplomatik menyebut sekitar 30 negara, termasuk negara Teluk, India, serta sejumlah negara Eropa, berpotensi terlibat dalam misi tersebut. Sementara itu, AS t

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Marjani (MJN), ajudan mantan Gubernur Riau Abdul Wahid, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi pada Senin (13/4/2026). Penahanan dilakukan setelah Marjani diperiksa sebagai tersangka baru dalam perkara pemerasan dan penerimaan hadiah. Informasi ini disampaikan oleh Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta. KPK menemukan adanya peran strategis Marjani dalam aliran dana setoran dari sejumlah kepala dinas. Uang tersebut diduga dikumpulkan dan ditampung oleh Marjani untuk kepentingan mantan Gubernur Riau. Bahkan Marjani pun mencoba melakukan perlawanan, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, penetapan tersangka terhadap Marjani tentunya sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sebagai informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada November 2025. Dalam OTT tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Abdul Wahid selaku Gubernur Riau periode 2025–2029. Selain itu, turut ditetapkan MAS yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Kemudian, DAN yang berstatus sebagai tenaga ahli Gubernur Riau juga ikut terseret dalam perkara ini. Penyidik KPK terus mendalami kasus melalui pemeriksaan s

Kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung kini berbuntut panjang. Setelah mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ibu bayi, Nina Saleha kini melayangkan somasi untuk RSHS. Nina juga meminta agar perawat yang membuat bayinya nyaris diambil orang lain untuk dipecat bukan sekadar dinonaktifkan. (TribunVideo.com) Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Seli Andina Miranti Reporter: Nazmi Abdurrahman

Satreskrim Polrestabes Bandung kini mulai menyelidiki kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Meski ibu bayi belum membuat laporan resmi, namun polisi tetap melakukan penyelidikan. Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton saat dikonfirmasi pada Senin (13/4/2026) belum banyak menjelaskan soal kasus ini. Anton berujar, polisi bakal melakukan klarifikasi guna mengetahui mekanisme atau standar operasional prosedur di RSHS. Peristiwa ini bermula pada Rabu (8/4/2026) lalu saat wanita bernama Nina Saleha hendak menjemput sang bayi yang sempat dirawat. Lantaran menunggu proses administrasi yang lama, Nina dan sang suami memutuskan untuk membeli makanan. Namun belum sempat pergi, Nina memilih kembali ke ruangan bayinya karena memiliki firasat tak enak. Benar saja, Nina melihat seorang wanita yang sempat diajaknya bicara sebelum pergi tengah menggendong bayinya. Nina menduga ada kelalaian dalam sistem pengawasan di rumah sakit terutama saat proses penyerahan bayi kepada keluarga. Terkait peristiwa ini, Nina memutuskan melayangkan somasi kepada RSHS Bandung. Alasannya, karena manajemen RSHS membuat pernyataan sepihak soal perdamaian perkara tersebut. Somasi juga dilayangkan ke Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Diharapkan ketiga pihak tersebut dapat membalas surat dalam waktu 3x24 jam. Selain itu, pihak Nina juga meminta agar perawat yang diduga lalai u