DPR Minta Kebijakan WFH Tidak Senin dan Jumat: Khawatir Libur Panjang
Judul: DPR Minta Kebijakan WFH Tidak Senin dan Jumat: Khawatir Libur Panjang Jakarta, Komisi II DPR meminta agar kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM tidak di...
Jakarta, Komisi II DPR meminta agar kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM tidak diterapkan pada hari Senin dan Jumat.Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan hal itu penting agar pelaksanaan WFH tidak menyebabkan libur panjang. Menurutnya, jika hal itu terjadi bukan tidak mungkin malah menambah konsumsi BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuan WFH itu apa, jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin," ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/3)."Hal ini untuk mencegah WFH dijadikan libur long weekend sehingga tujuan awal tidak akan tercapai, bahkan berpotensi meningkatkan konsumsi BBM," imbuhnya.
Pilihan RedaksiKapan Kepastian WFH ASN dan Karyawan Swasta Diumumkan?Bagaimana Nasib MBG Jika Sekolah WFH Sehari Tiap Minggu?Pemkab Bogor Terapkan WFH Tiap Jumat dan Atur Suhu AC Demi Hemat BBMOleh karenanya, Deddy menilai kebijakan WFH paling cocok diterapkan antara Hari Selasa sampai Kamis tergantung kebutuhan masing-masing instansi.Di sisi lain, ia juga menekankan kebijakan WFH harus diikuti SOP dan mekanisme pengawasan yang ketat agar produktivitas ASN dapat terjaga dan KPI tetap tercapai."Apakah semua ASN memiliki perangkat komputer, tablet maupun alat komunikasi yang tersambung secara terus menerus selama jam kerja," ujarnya."Hal ini menjadi penting karena tanpa itu sebenarnya sama saja dengan libur sebab tak dapat diawasi dan tak mengerjakan apapun. Sebut saja libur dan bukan WFH," sambungnya.Tak hanya itu, menurutnya perlu ada pengaturan soal unit kerja apa saja yang bisa mengikuti kebijakan WFH. Ia mengingatkan jika sektor pelayanan publik esensial tidak boleh WFH karena akan menyebabkan efek domino bagi publik dan aktivitas ekonomi."Bagaimana mengatur bidang atau unit yang bisa melakukan WFH agar ada rasa keadilan? Untuk ini saya menyarankan agar keputusan tentang shift yang WFH diserahkan pada masing-masing instansi dan kepala daerah maupun pimpinan lembaga," tuturnya.Wacana WFH ini bersamaan dengan konflik antara AS-Israel dengan Iran yang berakibat pada ditutupnya Selatan Hormuz yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah pun mengkaji berbagai opsi dalam rangka melakukan penghematan penggunaan energi di tengah konflik tersebut.Sejumlah negara telah melakukan langkah serupa terlebih dulu. Salah satunya Filipina yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan. (tfq/isn)
Add
as a preferred source on Google
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260327181712-32-1341927/dpr-minta-kebijakan-wfh-tidak-senin-dan-jumat-khawatir-libur-panjang
Dapatkan update mingguan
Langganan newsletter Buletin8.
Terkait
Lihat kategori
07 Apr 2026
KPK Atur Jadwal Periksa Ono Surono Terkait Kasus Bupati Bekasi
07 Apr 2026
Gibran Bakal Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Manado
07 Apr 2026
Komisi I Bakal Rapat Bareng Menhan soal 3 TNI Gugur-Air Keras Andrie
07 Apr 2026
Sidang Perdana, Kuasa Hukum Sekjen DPR Tak Bacakan Permohonan
07 Apr 2026
Pengusaha Klaim Diperas 4 Polisi Rp800 Juta, Lapor ke Propam Maluku
07 Apr 2026
KPK Respons Putusan MK soal BPK Paling Berwenang Audit Kerugian Negara